Breaking News:

Info KPCPEN

Sidang Pleno Hasilkan Tiga Rekomendasi Penting untuk Capai Ketahanan Air Nasional Tahun 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, menyampaikan hal ini dalam Sidang Pleno Dewan

Editor: Mursal Ismail
For Serambinews.com
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, menyampaikan hal ini dalam Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

SERAMBINEWS.COM - Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan mendorong terciptanya Ketahanan Air Nasional. 

Selain itu, juga menjamin ketersediaan sumber air baku guna memenuhi kebutuhan air nasional, termasuk kebutuhan air masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari maupun mendukung mata pencaharian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, menyampaikan hal ini dalam Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

“Ketahanan Air Nasional tersebut tentunya tidak dapat terwujud tanpa adanya koordinasi antar-pemangku kepentingan yang kolaboratif, baik antar Kementerian/Lembaga, masyarakat maupun dunia usaha,” katanya.  

Airlangga menyebutkan berdasarkan hasil studi World Bank dan Kementerian PPN/BAPPENAS (2021) mengenai “Ketahanan Air Indonesia”, diketahui bahwa risiko dan ancaman ketahanan air yang tidak ditanggulangi akan berpotensi menurunkan PDB Indonesia sekitar 7,3% di 2045.

Baca juga: Dokter Memperkirakan Wanita Ini Mengandung 6 Bayi, Ternyata Lahir 10 Anak

Adapun beberapa risiko ancaman terhadap Ketahanan Air Indonesia di masa depan, yaitu kurangnya ketersediaan air, kenaikan air laut dan penurunan muka tanah yang menyebabkan kejadian banjir di pesisir.

Selain itu, pengambilan air tanah secara tak terkendali yang juga berkorelasi terhadap potensi penurunan muka tanah, degradasi lahan, dan sebagainya.

“Kami mengingatkan kembali, sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2017, bahwa peran Dewan SDA Nasional dan Dewan SDA Provinsi sangat diperlukan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved