Breaking News:

DKP Maksimalkan Patroli Laut, Cegah Kerusakan Terumbu Karang

Untuk melindungi kerusakan terumbu karang, tumbuhan laut (plasma nutfah), dan hutan mangrove/bakau di tujuh daerah konservasi laut di Aceh

SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
Ikan di terumbu karang bawah laut Sabang. 

BANDA ACEH - Untuk melindungi kerusakan terumbu karang, tumbuhan laut (plasma nutfah), dan hutan mangrove/bakau di tujuh daerah konservasi laut di Aceh, yaitu laut Sabang, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Simeulue, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh bersama mitra kerja, seperti  Satpol Airud, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), TNI AL, Panglima Laot dan lembaga terkait lainnya, pada tahun 2021 ini, memaksimalkan kegiatan patroli laut.

Kepala DKP Aceh, Aliman mengatakan, sejak Januari hingga Mei 2021 sudah terjadi empat kasus pengrusakan terumbu karang, tumbuhan laut, dan mangrove di Aceh. Hal itu sebagaimana catatan yang Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Destructive Fishing. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sinkronisasi Program Kelautan dan Perikanan Sektor Wilayah Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  di Perairan Aceh. Kegiatan itu digelar di Kantor UPTD Kawasan Konservasi Perairan Daerah, di Banda Aceh, Rabu (9/6/2021).

Dijelaskan, perairan laut Aceh, memiliki daerah konservasi laut yang tersebar di tujuh daerah tersebut, dengan luas 140.000 hektare. Untuk Aceh Besar, kata Aliman, kerusakan terdapat di Pulau Aceh dan Pulau Breueh. Selain itu, Aceh juga memiliki kawasan lindung laut, yaitu di Sabang dan Singkil.

“Bukan tidak boleh menangkap ikan di kawasan konservasi laut dan lindung laut itu, tapi harus lakukan dengan cara-cara yang benar. Tidak dengan bom ikan, karena hal itu dapat merusak lingkungan bawah luat, mematikan bibit ikan dan tumbuhan laut,” terangnya.

Dikatakan, dilarangnya menangkap ikan menggunakan bom karena dampak kerusakan sangat besar dan dalam waktu sekejap. Semenara untuk melakukan rehabilitasi kerusakan itu sendiri membutuhkan waktu yang tidak pendek, bisa 10-50 tahun.  “Oleh karena itu, untuk mencegahnya, DKP bersama mitra kerja perlu action, yaitu melakukan patroli laut, secara terjadwal dan berkelanjutan,” jelas Aliman.

Kepala UPTD Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) DKP Aceh, Rahima Khairi Isfani mengatakan, acara Sinkronisasi Program Pengembangan Kelautan dan Perikanan Sektor Wilayah Konservasi, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk menyamakan program dan kegiatan yang ada di UPTD KKPD DKP Aceh dengan mitra kerja konservasi dari pihak NGO dan lembaga kelautan dan perikanan lainnya.

Acara ini diikuti tiga perwakilan dari luar negeri, yaitu Perwakilan Fauna Flora Internasional (FFI), Perwakilan Word Wide Fun for Nature (WWF), dan Perwakilan Wildlief Conservation Society (WCS). “Misi kegiatan ini untuk menyukseskan program pengelolaan kawasan konservasi, pesisir dan pulau-pulau kecil,” tandasnya.(her)   

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved