Breaking News:

DPRK Aceh Utara Pindah ke Lhoksukon

Anggota DPRK Aceh Utara bersama jajaran Sekretariat sejak Kamis (10/6/2021), resmi menempati kantor baru di kawasan Landing Kecamatan Lhoksukon

DOK DPRK ACEH UTARA
Ketua MPU Aceh Utara, Tgk H Abdul Manan, mempeusijuk pimpinan DPRK dan gedung baru di kawasan Landing, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, Kamis (10/2/2021). 

LHOKSUKON – Anggota DPRK Aceh Utara bersama jajaran Sekretariat sejak Kamis (10/6/2021), resmi menempati kantor baru di kawasan Landing Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara. Hal itu ditandai dengan peusijuek (tepung-tawar red), dan doa bersama yang dipimpin Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara, Tgk Abdul Manan (Abu Manan Blang Jruen).

Sebelumnya, DPRK Aceh Utara berkantor di Jalan Mayjend Nyak Adam Kamil, Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Namun, saat ini kantor DPRK Aceh Utara, termasuk satu dari 18 item aset Pemkab yang dialihkan ke Pemko Lhokseumawe beberapa waktu lalu dengan kompensasi.

Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan kantor DPRK Aceh Utara dimulai pada Desember 2014 dengan masa pengerjaan selama tiga tahun atau sampai 2016. Jumlah dana untuk masa pengerjaan selama tiga tahun tersebut mencapai Rp 40 miliar, tapi dengan jumlah anggaran tersebut belum selesai. Bahkan, pembangunan terhenti selama dua tahun, 2017-2018.

“Jadi, mulai hari ini kita sudah berkantor di gedung baru setelah dipeusijuek,” ujar Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat kepada Serambi, Kamis (10/6/2021). Agenda perdana yang akan diadakan dalam waktu dekat di kantor baru Lhoksukon, kata Arafat, rapat paripurna penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Aceh Utara tahun 2020.

Disebutkan, saat ini pihaknya sedang memindahkan barang-barang yang digunakan Dewan dan Sekretariat dari kantor lama di Lhokseumawe ke Kantor Baru di Lhoksukon. Karena itu, pihaknya berharap pihak Pemko Lhokseumawe bersabar. “Kita masih menggunakan barang di kantor lama, dan hanya sedikit yang pengadaan baru,” ujar Ketua DPRK Aceh Utara.

Sementara itu Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf menyampaikan pembangunan kantor baru dewan menghabiskan dana yang tidak sedikit melalui penganggaran tahun jamak. Pembiayaan untuk pembangunan kantor Bupati dan DPRK tidak bisa dilakukan sekaligus, harus dilakukan bertahap sejak tahun 2013.

Fauzi menyebutkan, Pemkab berupaya keras untuk menyelesaikan tahap finishing pembangunan kantor Bupati dan DPRK, sehingga bisa lebih maksimal dalam melayani masyarakat. “Kami memahami ada protes kecil yang timbul di tengah masyarakat yang mempertanyakan tentang lambatnya pemindahan operasional kantor Bupati, dan DPRK ke Ibu Kota Aceh Utara,” ujar Wabup.

Tapi itu, jelas Fauzi Yusuf, bukan kehendaknya Bupati dan Wakil Bupati, namun karena kondisi serta keadaan, sehingga semua rencana berjalan tidak sesuai denganyang diharapkan semua pihak.

Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali menyebutkan, fasilitas di gedung baru belum memadai seperti beberapa ruangan tak ada jaringan listrik, dan AC. Selain itu, halaman kantor juga masih rawan tergenang air. “Kita masih membutuhkan anggaran tambahan diperkirakan mencapai Rp 12 miliar untuk penyelesaian,” ujar Arafat.

Ditambahkan, saat ini kondisi yang sangat mendesak untuk dibangun selain pemasangan AC dan jaringan listrik adalah paving blok di halaman, mushalla, dan kantor security. “Karena kondisi keuangan Aceh Utara, sehingga kita lebih banyak memanfaatkan barang-barang lama, supaya tidak mubazir,” ujar Arafat.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved