Breaking News:

Hanya Direvisi Terbatas, Pembuat Konten Porno Tak Bisa Dijerat dengan Undang-undang ITE

Meski tak bisa dijerat UU ITE, orang yang membuat konten itu tetap mungkin dijerat hukum, tapi dengan UU lain, misalnya UU Pornografi.

shutterstock
Ilustrasi 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah tidak akan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE).

Menurut Mahfud, mencabut UU ITE sama saja dengan bunuh diri.

"UU ITE tidak akan dicabut. Bunuh diri kalau kita mencabut UU ITE itu," kata Mahfud dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (11/6/2021).

Ia mengatakan, pemerintah sudah melakukan berbagai diskusi dengan melibatkan puluhan orang yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum, LSM, korban UU ITE, pelapor UU ITE, politisi, dan jurnalis.

Dari berbagai diskusi itu, pemerintah mengambil keputusan hanya akan merevisi terbatas sejumlah pasal UU ITE.

Baca juga: Kasus Video Syur Gisel & MYD Makin Panas, Kini Jadi Sorotan Media Asing & Pertanyakan UU Pornografi

Baca juga: Tangki Kilang Cilacap Milik Pertamina Terbakar, 50 Pemadam Dikerahkan

Baca juga: Revisi UU ITE Harus Jamin Kenyamanan Berekspresi

Menurut Mahfud, revisi terbatas itu bersifat semantik dengan sudut redaksional. "Akan dilakukan revisi terbatas, sifatnya semantik dari sudut redaksional, tapi substantif uraian-uraiannya," ucap Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengatakan, pasal yang akan direvisi di antaranya adalah pasal 27 ayat 1 tentang dapat diaksesnya konten yang melanggar asusila.

Nantinya, dalam rencana revisi terbatas Undang-undang ITE, akan ditegaskan bahwa yang bisa dijerat pasal tersebut adalah yang menyebarkan, bukan pembuat atau pelaku dalam konten asusila.

"Sekarang ditegaskan pelaku yang dapat dijerat oleh pasal 27 ayat 1 UU ITE terkait dengan penyebaran konten kesusilaan adalah pihak yang memiliki niat menyebarluaskan untuk diketahui oleh umum suatu konten kesusilaan, jadi bukan orang yang melakukan kesusilaan," kata Mahfud.

Kemudian orang-orang yang bicara mesum atau saling kirim gambar asusila melalui elektronik namun bukan penyebar, juga tak bisa dihukum dengan UU ITE.

Halaman
123
Editor: Said Kamaruzzaman
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved