Breaking News:

Salam

Investasi di Singkil, Semoga Mulus

Pemerintah Pusat mengirim satu tim dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) ke Aceh guna memastikan syarat pendukung

Editor: bakri
SERAMBI/DEDE ROSADI
Tim Kemenko Marves berbincang dengan Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, di Nago Resor Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, Rabu (9/6/2021). 

Pemerintah Pusat mengirim satu tim dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) ke Aceh guna memastikan syarat pendukung investasi yang diminta Murban Energy, perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) yang ingin berinvestasi ke sektor pariwisata di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil. Tim yang datang pada 9‑10 Juni 2021 juga untuk mempercepat realisasi rencana investasi besar itu.

Sebab, ditargetkan pada Oktober mendatang saat Presiden Joko Widodo, berkunjung ke Abu Dhabi, UEA, akan dilakukan penandatangan MoU investasi Murban Energy di Kepulauan Banyak. Dan, pemantauan tim sudah bersifat ke hal-hal teknis yang mengindikasikan harapan terhadap investasi itu semakin meyakinkan.

Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, bahkan berulang-ulang menegaskan komitmennya  memberi dukungan penuh terhadap rencana investasi UEA di Kepulauan Banyak. Dukungan itu terkait pengembangan infrastruktur maupun terhadap penuntasan permasalahan lahan lokasi investasi UEA di Kepulauan Banyak.

Pemkab Aceh Singkil mengalokasikan anggaran Rp 14 miliar sebagai wujud dukungan terhadap rencana investasi tersebut. Rinciannya, untuk pembebasan lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Rp 7,5 miliar, untuk penyesuaian rencana detail tata ruang (RDTR) Rp 1,5 miliar, dan untuk ganti rugi lahan investasi yang dikuasai masyarakat Rp 5 miliar.

Kebanyakan kita pasti beharap investasi itu segera terealisir. Sebab, sebagaimana dikatakan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin, mengatakan, jika kelak proyek investasi ini dimulai, maka investor akan menerima tenaga kerja lokal hingga ratusan orang. Terkait hal itu, ia meminta putra putri Aceh Singkil untuk menyiapkan diri. Sehingga dapat mengambil manfaat dari hadirnya investasi dari Timur Tengah tersebut.

Selain itu, menjemput investasi asing di tengah pandemi yang kian menggila ini bukan sesuatu yang gampang. Ditambah lagi, lokasi investasi yang ingin kita jual kebanyakan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya, jalan, jembatan, bandar udara, dan lain-lain yang merupakan kebutuhan dasar para investor.

Secara nasional pun, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi Indonesia pada Kuartal I‑2021 hanya mencapai Rp 219,7 triliun atau 25,66% dari target investasi tahun ini yang sebesar Rp 856 triliun.

Realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 108 triliun atau 49,2% dari total investasi. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 111,7 triliun atau 50,8% dari total investasi. Yang menyedihkan kita, PMDN secara penyebaran memang lebih memilih wilayah‑wilayah di Pulau  Jawa yang notabene infrastruktur, listrik, dan tenaga kerja yang memadai.

Bagi provinsi lain di luar Pulau Jawa, investasi asing sebetulnya juga merupakan primadona yang sangat diincar. Daerah‑daerah berlomba‑lomba memperbaiki iklim investasi. Perampingan izin, kemudahan dan insentif, birokrasi yang profesional, dan infrastruktur yang mumpuni sangat penting untuk membuat para investor untuk tidak sekedar menyatakan tertarik, melihat‑lihat, namun juga merealisasikan investasinya.

Namun, di atas semua itu,  ada satu faktor yang mesti lebih diperhatikan, yaitu kesiapan daerah sendiri dalam menghadapi investasi asing. Bukan barang baru lagi, investasi asing sejak dahulu selalu memantik pro dan kontra. Pro, karena akan mendukung dan mempercepat pembangunan suatu daerah dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada. Kontra, karena menyimpan berbagai potensi yang mengakibatkan bahaya bagi suatu daerah dan negara. Bisa jadi karena kekhawatiran sektor‑sektor ekonomi penting akan dikuasai oleh asing, atau bisa jadi juga karena takut hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri. Inilah tugas pemerintah, yakni mengantisipasi potensi konflik dalam setiap kehadiran investasi asing maupun dalam negeri.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved