Breaking News:

Perdana Menteri Israel Berganti, Kebijakan Terhadap Palestina Akan Tetap Sama Bahkan Lebih Ekstrem

Kekuasaan 12 tahun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan berakhir pada hari Minggu ketika parlemen memberikan suara pada pemerintah baru.

Editor: Amirullah
AP
Komunitas Kelompok Yahudi mengibarkan bendera Israel jelang menemui pejabat Gedung Putih untuk membahas gelombang antisemitisme di Washington, AS, Senin (24/5/2021). 

SERAMBINEWS.COM  - Kekuasaan 12 tahun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan berakhir pada hari Minggu ketika parlemen memberikan suara pada pemerintah baru.

Kabinet baru dibangun oleh pemimpin oposisi tengah Yair Lapid dan ultra-nasionalis Naftali Bennett.

Ribuan orang berdemonstrasi merayakan detik-detik berakhirnya pemerintahan Netanyahu pada Sabtu (12/6/2021).

Para pengunjuk rasa juga turut melontarkan slogan 'Bibi Ciao' atau 'Selamat Tinggal Bibi' yang merujuk pada nama panggilan Netanyahu.

Warga Israel mungkin saja senang dengan lengsernya kepemimpinan Netanyahu, namun tidak dengan warga Palestina.

Melansir The Jerusalem Post, Sabtu (12/6/2021), warga Palestina percaya bahwa pemerintahan Israel yang akan datang yang akan dipimpin oleh pemimpin Yamina Naftali Bennett akan mengejar kebijakan yang sama seperti Netanyahu.

Terutama kebijakan di Yerusalem dan Tepi Barat.

Baca juga: Suami Merantau Demi Cari Nafkah, Istri Dikampung Malah Digerebek Warga Selingkuh dengan Berondong

Sebuah laporan yang dikeluarkan pada hari Sabtu oleh Biro Nasional Pembela Tanah PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) mengatakan bahwa partai-partai yang membentuk pemerintah koalisi baru, yang dijadwalkan akan dilantik pada hari Minggu, menyepakati perlunya “memperkuat pemukiman di Yerusalem dan mengubahnya menjadi ibu kota yang dinamis dan modern (dari Israel), serta untuk memperketat kontrol atas Area C Tepi Barat.”

Kesepakatan Oslo II yang ditandatangani antara Palestina dan Israel membagi Tepi Barat menjadi tiga divisi administratif: Area A, B, dan C.

Lebih dari 60% Tepi Barat dianggap sebagai Area C, di mana Israel mempertahankan kontrol eksklusif, termasuk penegakan hukum, perencanaan, dan konstruksi.

Area A berada di bawah kendali administrasi dan keamanan Palestina.

Otoritas Palestina menjalankan kontrol administratif atas Area B, tetapi berbagi kontrol keamanan dengan IDF dan Polisi Israel.

Peringatan PLO dibagikan oleh beberapa pejabat senior Palestina di Ramallah, yang telah menyatakan keprihatinan atas kebijakan "garis keras dan ekstremis" Bennett terkait konflik Israel- Palestina.

“Bennett menentang negara Palestina,” kata seorang pejabat kepada The Jerusalem Post. “Dia juga percaya pada pencaplokan semua pemukiman. Itu sebabnya kami tidak optimis.”

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved