Breaking News:

Opini

Haji di tunda, "Pahala Berlipat Ganda"

Bagai petir di siang bolong akhirnya Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Kamis 3 Juni 2021, mengumumkan keputusan pemerintah t

Editor: bakri
Haji di tunda,
FOR SERAMBINEWS.COM
H.Akhyar Mohd.Ali, S.Ag M.Ag, PPIH Arab Saudi 2006, TPHI 2010, TPHI 2016, Penghulu Madya KUA Kec Krueng Barona Jaya, Aceh Besar

Oleh H.Akhyar Mohd.Ali, S.Ag M.Ag, PPIH Arab Saudi 2006, TPHI 2010, TPHI 2016, Penghulu Madya KUA Kec Krueng Barona Jaya, Aceh Besar

Bagai petir di siang bolong akhirnya Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Kamis 3 Juni 2021, mengumumkan keputusan pemerintah tidak memberangkatkan jamaah Haji Indonesia tahun 1442 H/2021 M, keputusan ini tertuang dalam KMA No.660 tahun 2021. Berita ini memang sangat ditunggu oleh seluruh calon jamaah haji karena sudah dua tahun penundaan ini yang membuat asa dan kerinduan mendalam bagi seluruh calon jamaah haji untuk ke tanah suci.

Bila kita menyimak Keputusan Menteri Agama ada beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya surat keputusan ini, yaitu akibat terancam oleh pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Dan dipastikan dapat mengancam kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah Indonesia. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya melakukan penanggulangan wabah pandemi Covid 19 dalam berbagai aspek, termasuk masalah agama/ibadah.

Dalam ajaran Islam, menjaga agama (hifzad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-`qal), keturunan (hafz an-nasal), dan harta (hifz al- maal) merupakan lima maqashid syari'ah yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi umat. Dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442/2021 pada masa pandemi Covid 19, pemerintah wajib mempertimbangkan prinsip penangulangan wabah dalam ajaran Islam, menjaga jiwa (hifz an-nafs).

Kemudian alasan lain adalah Pemerintah Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, bahkan negara seluruh dunia. Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air. Di antaranya terkait kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik.

Demikian pula penyiapan layanan di Arab Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota haji, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji dan lainnya. Menteri Agama juga menambahkan dengan kuota 5 persen dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari.

Tugas pemerintah/jamaah

Dari beberapa argumentasi di atas kita bisa memahami bahwa tugas pemberangkatan jamaah haji adalah domain Pemerintah (negara) melalui G to G (goverment to goverment) antara Indonesia dan Saudi Arabia karena ada hal yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang ingin keluar negeri seperti memiliki pasport dan lain sebagainya. Apalagi pelaksanaan ibadah haji yang melibatkan banyak jamaah dan kepanitian sehingga diatur secara khusus lewat misi haji dari berbagai negara.

Tugas jamaah haji adalah bila telah mampu (istita'ah) memiliki ekonomi untuk menyetor biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dan kelengkapan dokumen lainnya, maka segera mendaftarkan diri dan berhak mendapat nomor porsi lewat setoran awal dan mengantri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kewajiban syar'i calon jamaah haji menurut penulis itu telah selesai.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved