Breaking News:

KPP Pratama Aceh Besar Gelar Edukasi Pelaporan Keuangan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Aceh Besar, Selasa (15/6/2021), mengadakan Workshop Pelaporan Keuangan dan Aspek Perpajakan

Editor: bakri
IST
Kepala KPP Pratama Aceh Besar, Nugroho Nurcahyono, menyampaikan materi pada kegiatan edukasi pelaporan keuangan untuk pelaku usaha jasa konstruksi di D’Energy Cafe, Jalan Soekarno-Hatta, Aceh Besar, Selasa (15/6/2021). 

BANDA ACEH - Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Aceh Besar, Selasa (15/6/2021), mengadakan Workshop Pelaporan Keuangan dan Aspek Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Undang-undang Perpajakan. Sosialisasi yang ditujukan kepada pelaku usaha jasa konstruksi dan asosiasi terkait itu berlangsung di D'Energy Cafe, Jalan Soekarno-Hatta, Aceh Besar.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Kepala KPP Pratama Aceh Besar, Nugroho Nurcahyono SE MM, dengan menggandeng narasumber dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Aceh, Drs M Rizal Yahya MEcAk CA CPA dan Jimmi Zikria SP NNLP dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Aceh Besar.  

Workshop yang diiikuti 45 peserta perwakilan badan usaha dan asosiasi jasa konstruksi diAceh Besar, Pidie, dan Sabang, itu diadakan karena selama ini wajib pajak dari kalangan pelaku jasa konstruksi kesulitan dalam menyusun pembukuan yang sesuai standar akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Workshop tersebut juga dalam rangka persyaratan bagi usaha jasa konstruksi ketika mengikuti proses lelang pada proyek-proyek pemerintah.

Dalam kegiatan ini, peserta workshop mendapatkan edukasi terkait tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan di sektor jasa konstruksi, kewajiban pembukuan dalam ketentuan perpajakan, serta aspek perpajakan transaksi afiliasi.

Kepala KPP Pratama Aceh Besar, Nugroho Nurcahyono, dalam menyampaikan, jasa konstruksi merupakan salah satu sektor memiliki kontribusi penerimaan pajak terbesar. Dalam tiga tahun terakhir, sebut Nugroho, kontribusi usaha jasa konstruksi rata-rata mencapai 20 persen dari total penerimaan di KPP.

Pada tahun ini, sambung Nugroho, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh dan KPP Pratama Aceh Besar mengusung tema besar 'Cooperative Compliance Program,' dimana wajib pajak diharapkan bisa kooperatif dan menjadi mitra yang baik bagi DJP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Didasari oleh rasa saling percaya serta prinsip keterbukaan dari kedua belah pihak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan secara efektif dan efisien dengan mengurangi ketidakpastian tentang jumlah dan saat pajak terutang. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi keterbukaan informasi dan data yang dimiliki oleh DJP.

KPP Pratama Aceh Besar, tambah Nugroho, juga membuka ruang diskusi sebesar-besarnya kepada wajib pajak yang masih belum paham terkait penerapan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ia berharap, dengan komunikasi yang berjalan baik antara wajib pajak dan KPP, dapat meminimalisir sengketa yang timbul di kemudian hari.

"KPP siap memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak agar dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," demikian Kepala KPP Pratama Aceh Besar, Nugroho Nurcahyono, dalam keterangan tertulisnya yang dikirim kepada Serambi, kemarin.(jal)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved