Breaking News:

Berita Kutaraja

Kejati Aceh Tingkatkan Kasus Peremajaan Sawit di Nagan ke Penyidikan, Belum Ada Penetapan Tersangka

Kendati sudah ditingkatkan ke penyidikan, tapi belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. 

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal Hadi, SH, MH. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh meningkatkan penanganan kasus dugaan penyimpangan program peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan pada Kamis (17/6/2021). 

Kasus tersebut dilakukan oleh Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri dengan pagu Rp 12.500.000.000 tahun anggaran 2019.

Kendati sudah ditingkatkan ke penyidikan, tapi belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. 

Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal Hadi, SH, MH di Banda Aceh, Kamis (17/6/2021), mengatakan, peningkatan kasus itu setelah tim penyelidik pada Bidang Intelijen Kejati Aceh meminta keterangan dan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait.

Di antaranya, dari pihak BPDPKS Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Aceh, Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri, dan pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan koperasi tersebut.

Baca juga: Polwan LA Sudah Urus 28 Orang, Masih Berpangkat Bripka Sudah Berani Jadi Calo Masuk Polisi

Baca juga: Dramatis, Sopir Meninggal Terjepit Truk di PLTU 3-4, Rekannya Patah Tangan Saat Berupaya Menolong

Baca juga: Pria Ini Ketiban Sial, Tunggu Pembeli Sabu di Tanggul Sungai, Tapi yang Datang Malah Polisi 

Munawal menjelaskan, kronologis perkara tersebut berawal saat tim peremajaan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya tidak melakukan verifikasi kebenaran Rencana Anggaran Biaya sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 dan perubahannya.

Keputusan itu mengatur tentang pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasaranan dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, tim peremajaan juga tidak melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran lahan yang akan diremajakan.

Sehingga legalitas lahan yang sebahagian besar hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh kepala desa/keuchik diragukan kebenarannya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved