Breaking News:

Lagi, Gubernur Perpanjang PPKM Mikro

Gubernur Aceh kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro)

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/HAND OVER
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto 

BANDA ACEH -  Gubernur Aceh kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat gampong. Perpanjangan dalam rangka  untuk pengendalian penyebaran Covid-19 itu berlaku selama dua pekan ke depan mulai Selasa (15/6/2021) hingga 28 Juni mendatang.

Perpanjangan PPKM Mikro tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh Nomor 10/INSTR/2021 tertanggal 15 Juni 2021. Sebelumnya, PPKM Mikro sudah diberlakukan di Aceh pada 20-31 Mei 2021. Kemudian, diperpanjang selama dua minggu pada 1-14 Juni 2021. Selanjutnya, perpanjangan kali kedua ini berlaku pada 15-28 Juni mendatang.

Kepala Biro Humas dan Protokol (Karo Humpro) Setda Aceh, Muhammad Iswanto SSTP MM, kepada Serambi, Rabu (16/6/2021), mengatakan, instruksi yang diteken Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, itu dikeluarkan untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Menurut Iswanto, Ingub yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Aceh dan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) itu memuat beberapa poin utama untuk diterapkan di masing-masing kabupaten/kota. Di antaranya, agar bupati/wali kota mengatur PPKM Mikro sampai ke tingkat gampong yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat gampong. Zona itu terdiri atas zona hijau, kuning, oranye, dan zona merah.

Selanjutnya adalah pelarangan kerumuman lebih dari sepuluh orang, membatasi keluar masuk wilayah gampong paling lama hingga pukul 22.00 WIB, serta meniadakan semua kegiatan sosial masyarakat di lingkungan gampong yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan penularan Covid-19. 

Mengutip isi Ingub itu, Iswanto mengungkapkan, bupati/wali kota akan memberikan sanksi kepada pelanggar PPKM Mikro dan atau protokol kesehatan Covid-19 sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati/wali kota akan melaporkan ke Gubernur tentang pelaksanaan PPKM Mikro dan pembentukan Posko Tingkat Gampong untuk pengendalian penyebaran Covid 19.

Instruksi Gubernur itu, sambung Iswanto, juga menyatakan bahwa jika ada anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga kontrak yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka ASN atau tenaga kontrak tersebut tidak dibolehkan masuk kantor. ASN atau tenaga kontrak yang memiliki gejala ISPA, tak dibolehkan masuk kantor dan harus melakukan Isolasi mandiri.

ASN juga tidak diperbolehkan menerima kunjungan tamu pemerintah dari luar kabupaten/kota atau provinsi lain, kecuali mendesak dengan terlebih dulu melaporkan ke Satgas Penanganan Covid-19 provinsi/kabupaten/kota. "Instruksi Gubernur itu juga menyebutkan bahwa rapat atau kegiatan yang mendatangkan peserta dari lintas provinsi dan atau lintas kabupaten/kota untuk sementara waktu dilarang," jelas Iswanto. 

Pada lingkungan sekolah, proses pembelajaran diutamakan dengan sistem daring (online). Bila dilaksanakan secara tatap muka (luring), harus menerapkan sistem sif (2-4 sif). Jika ada keluarga guru, tenaga kependidikan dan atau peserta didik yang positif Covid-19, guru, tenaga kependidikan, dan atau peserta didik tersebut tak dibolehkan masuk sekolah. Bagi mereka  yang memiliki gejala ISPA juga tidak dibolenkan masuk sekolah dan harus melakukan isolasi mandiri. 

Ingub itu juga menyasar dayah. Di mana, kunjungan orang tua santri sementara dibatasi. Guru dan santri di dayah agar memantau suhu tubuh secara berkala dan membentuk tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19. 

Pada bidang transportasi, harus dilakukan penguatan, pengendalian, dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko check point di perbatasan provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan Polri. Khusus bagi tamu Pemerintah Aceh, Polda Aceh, dan Kodam Iskandar Muda (IM), yang tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar, haruslah dilakukan pemeriksaan rapid test antigen oleh masing-masing instansi. 

Khusus bus Transkutaradja, waktu pengoperasiannya pukul 06.30-20.00 WIB. Kapasitas dari angkutan umum untuk sementara juga dibatasi maksimal 50 persen. Pada bidang kesehatan disebutkan bahwa vaksinasi diberikan secara bertahap kepada masyarakat kelompok prioritas yang memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19.  

Sementara pada bidang perindustrian dan perdagangan, tambah Iswanto, bupati/wali kota dan kepala SKPA terkait diminta untuk memfasilitasi penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang lebih ketat di tempat usaha dan membatasi jam operasional warung kopi atau kafe, swalayan, mall atau pusat perbelanjaan dan sejenisnya sampai pukul 22.00 WIB. 

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh melalui DPMG kabupaten/kota agar memfasilitasi seluruh gampong untuk melaksanakan PPKM Mikro dan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa,” ungkap Iswanto. 

Sementara kepada Badan Penanggulanggan Bencana Aceh (BPBA) agar membentuk Posko PPKM Mikro Pemerintah Aceh di BPBA dengan melibatkan SKPA terkait, TNI, dan Polri, serta merekap data kegiatan PPKM Mikro seluruh Aceh. Sedangkan Satpol PP dan WH Aceh akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH kabupaten/kota guna memaksimalkan peran pengawasan. (dan)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved