Breaking News:

Salam

Sibuk Urus Pokir, Wakil Rakyat Jadi Lupa Fungsi

Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), Muzakir Manaf, memberi peringatan keras kepada seluruh anggota DPRA dari partai tersebut

Editor: bakri
IST
Suasana rapat di Kantor DPA PA, Jalan Mohammad Hasan, Lueng Bata, Banda Aceh, Selasa (15/6/2021). Rapat itu dihadiri seluruh Anggota DPRA dari Partai Aceh dan pimpinan DPA PA, serta tim monitoring dan evaluasi yang diketuai oleh Muharuddin. 

Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), Muzakir Manaf, memberi peringatan keras kepada seluruh anggota DPRA dari partai tersebut. Peringatan itu diberikan karena lemahnya kinerja anggota dewan selama ini di tengah kondisi Pemerintahan Aceh yang menurut Mualem sedang bermasalah.

“Mualem juga menganggap peran anggota DPRA dari PA selama ini sangat lemah terutama dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja Gubernur dan Pemerintah Aceh,” kata Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh, Nurzahri.

Hal-hal yang dinilai menjadi kelemahan anggota DPRA antara lain terkait gagalnya Pilkada 2022, soal pengadaan Kapal Aceh Hebat, pembatalan pembangunan rumah duafa dari Baitul Mal, karut marutnya dana refocusing Covid-19, porsi anggaran yang banyak habis untuk belanja pegawai, serta terkait implementasi UUPA dan MoU Helsinki yang belum 100 persen dilaksanakan.

Mualem pun mengatakan bahwa anggota DPRA dari PA sepertinya terlalu sibuk mengurus masalah dana aspirasi dewan atau pokok-pokok pikiran (pokir), sehingga abai dalam menelaah APBA yang harusnya berpihak kepada rakyat. “Mualem melihat semua masalah yang dihadapi Aceh saat ini seperti lolos dari pengawasan anggota dewan dari PA. Padahal, bila fungsi pengawasan DPRA berjalan, maka persoalan-persoalan yang menyebabkan Aceh terpuruk termasuk menjadi daerah termiskin di Sumatera, tidak akan terjadi,” ujarnya.

Karena itu, Mualem memberikan ultimatum agar kinerja anggota dewan, khususnya dalam pembahasan APBA 2022 dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Aceh ke depan harus ditingkatkan. Mualem memastikan akan terus memantau kinerja seluruh anggota dewan PA.

“Bila tidak ada perubahan, Mualem dan pimpinan Partai Aceh lainnya akan memberikan sanksi tegas kepada para anggota dewan, bahkan mungkin sampai pada pencopotan. Peringatan ini diberikan kepada seluruh anggota DPRA dari PA, terkhusus kepada Ketua DPRA,” ungkap Nurzahri.

Peringatan itu jelas memperlihatkan bahwa Mualem sudah sangat gerah atas “kelalaian” anggota DPRA dari Fraksi PA dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Anggota DPRA seharusnya fokus pada persoalan yang berdampak besar di masyarakat seperti masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Sebab, 3 dari 13 tugas dan wewenang DPRA antara lain, “Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional.”

Kemudian, “Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.” Serta, “Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.”

Jadi, sangat banyak tugas penting anggota DPRA demi rakyat dan daerah ini. Maka, jangan hanya memikirkan diri sendiri dengan meminta fasilitas ini itu. Kalau sudah jadi wakil rakyat DPRA ya seharusnya berpikir untuk kepentingan rakyat. Jangan cuma sibuk mengurus dama dan proyek Pokir.

Sebagai info bagi masyarakat awam, bahwa pokir itu sesungguhnya adalah proyek yang dibiayai APBA. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dari proyek dana pokir itu, oknum-oknum anggota dewan biasanya mendapat fee proyek di sana. Bahkan, terkadang, pelaksana proyek pun ditentukan oleh oknum anggota dewan.

Dan, kita sangat sependapat terhadap peringatan keras Mualem tadi. Pertama dana pokir itu keberadaannya memang salah kaprah. Kedua, setelah adanya alokasi dana pokir, beberapa oknum anggota dewan seperti menjadi agen proyek. “Sibuk dengan dana pokir,” kata Mualem. Ketiga, akibat kesibukan mengurus pokir yang notebene “mengejar” fee proyek, anggota dewan kebanyakan lupa menjalankan fungsinya. Yang kita takutkan lagi, bahwa proyek-proyek yang termasuk dalam pokir itu nantinya bisa saja “menguap” seperti dana beasiswa yang sedang diusut Polda Aceh. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved