11 Anggota DPR Positif Covid-19, Dua Komisi Di-lockdown

JAKARTA -  Sejumlah rapat komisi di DPR RI terpaksa ditiadakan lantaran beberapa anggota DPR, tenaga ahli, Pamdal, hingga ASN DPR terpapar Covid-19. Sekjen DPR, Indra Iskandar, menyebutkan, ada 11 anggota DPR yang terdata terpapar Covid-19. "Dari yang tercatat sampai hari ini, anggota DPR ada 11 orang (terpapar Covid-19)," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Selain anggota DPR, sejumlah orang lain yang kerap beraktivitas di Kompleks Parlemen juga sudah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Mereka berasal dari berbagai kalangan mulai staf ahli hingga petugas Pengamanan dalam (Pamdal). "Hari ini (kemarin-red), tenaga ahli ada 11 orang, dari PPN terdiri dari pamdal dan TV Parlemen ada tujuh orang, dari PNS ada 17 orang," rinci Indra.

Jumlah itu, kata dia, masih mungkin bertambah. Pihaknya masih terus melakukan pelacakan dan penelusuran kasus Covid-19. "Ini belum semua yang dilaporkan kepada kami karena sedang di-tracking oleh tim Satgas Covid kami," ucapnya.

Penyebaran Covid-19 di Kompleks Parlemen seusai Idul Fitri 2021 pertama kali disampaikan Wakil Ketua Komisi I, Abdul Kharis Almasyari, pada 15 Juni 2021. Sejumlah anggota, staf, tenaga ahli, dan petugas kebersihan di komisi pertahanan itu terinfeksi virus Corona. Akibatnya, ruangan Komisi I ditutup sementara. Berbagai kegiatan kedewanan di ruangan Komisi I ditiadakan hingga beberapa hari ke depan untuk proses sterilisasi.

Temuan serupa juga disampaikan Komisi VIII DPR, Kamis (17/6/2021). Hasil pemeriksaan sementara, dua anggota dan sejumlah orang yang bertugas di komisi yang membidangi sosial dan keagamaan itu terinfeksi Covid-19. Ruangan Komisi VIII kemudian juga ditutup sementara. Komisi I dan Komisi VIII DPR kemudian memutuskan melakukan lockdown alias menghentikan seluruh aktivitasnya untuk sementara waktu.

"Komisi VIII mulai hari ini sampai waktu yang belum ditentukan lockdown dengan tidak melaksanakan rapat secara fisik di ruangan Komisi VIII, karena beberapa anggota Komisi VIII, tenaga ahli, dan staf sekretariat, terpapar Covid-19," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, kepada wartawan, Kamis (17/6/2021).

Indra kemudian menambahkan, pihaknya sejak kemarin sudah memperketat akses masuk ke gedung dewan. Sebagian ASN mulai kembali bekerja dari rumah (work from home/WFH). Siapapun yang hendak masuk ke gedung DPR dicek suhunya, dimintakan identitasnya, dan dilihat urgensinya di DPR. Jika di luar urgensi rapat-rapat dan keperluan yang menyangkut anggota DPR, maka akan dibatasi.

Kemudian, sambung Indra, wacana yang muncul adalah rapat Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan dihadiri oleh pimpinan Komisi dan AKD saja. Anggota sisanya akan mengikuti secara virtual. Namun, hal itu akan disampaikan dan putuskan oleh Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi DPR melalui Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. “Jadi saya belum bisa saya sampaikan sekarang. Sore akan disampaikan, diputuskan oleh pimpinan dan fraksi-fraksi di Bamus,” tutur Indra.

Indra mengatakan, tugas dan fungsi DPR akan terus berjalan selama Masa Sidang V tahun sidang 2020-2021. Namun, ia meminta semua pihak yang bekerja di lingkungan DPR untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. "Jadi, perlu saya sampaikan ke teman-teman media, lockdown itu tentu tidak ada. Hanya mungkin nanti pengaturannya adalah menyangkut memperketat semua rapat-rapat atau sidang-sidang untuk memastikan semua sesuai dengan protokol kesehatan," ujar Indra.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan mulai pekan depan pihaknya akan membatasi kegiatan di lingkungan parlemen. "Kegiatan DPR mulai pekan depan akan dibatasi, sangat dibatasi kehadirannya mengikuti ketentuan yang berjalan saat lonjakan tinggi, dan dengan demikian diharapkan dengan tingkat kehadiran yang sangat kecil, dan banyak dilakukan sebagian besar virtual bisa mengantisipasi lonjakan di DPR RI," kata Dasco. "Hari ini akan ada bamus memantau perkembangan situasi Covid di DPR. Ada beberapa komisi yang sudah melakukan lockdown sehingga nanti di bamus akan diputuskan langkah ke depannya," imbuhnya.

Selain itu, menurut Dasco, protokol kesehatan juga akan ditingkatkan. Setiap komisi akan rutin melakukan PCR baik terhadap anggota maupun staf dan TA. Namun kata dia, masalah covid itu adalah masalah inkubasi. "Itu kadang-kadang kita tidak mengetahui kapan, tetapi untuk protkes tetap diadakan PCR itu selalu rutin diadakan," ujarnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menambahkan, pihaknya akan mengedepankan agar para anggota dewan tetap melakukan rapat-rapat di Komisi. "Kita akan lihat sampai lonjakan covid di DPR ini akan reda, yang penting nanti kita akan atur sedemikian rupa bagaimana supaya tugas-tugas yang anggota tetap berjalan dgn apa sebagaimana mestinya," ujarnya. (tribun network/mam/dod)