Breaking News:

Kasus Peremajaan Sawit Ditingkatkan ke Penyidikan

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh meningkatkan penanganan kasus dugaan penyimpangan program peremajaan sawit di Kabupaten Nagan Raya

Editor: bakri
For Serambinews.com
H Munawal Hadi, SH, MH. 

BANDA ACEH - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh meningkatkan penanganan kasus dugaan penyimpangan program peremajaan sawit di Kabupaten Nagan Raya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan pada Kamis (17/6/2021).

Kasus tersebut dilakukan oleh Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri dengan pagu Rp 12.500.000.000 tahun anggaran 2019. Kendati sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, tapi belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut.

Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi SH MH di Banda Aceh, Kamis (17/6/2021) mengatakan, peningkatan kasus itu setelah Tim Penyelidik pada Bidang Intelijen Kejati Aceh meminta keterangan dan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait.

Di antaranya, dari pihak BPDPKS Kementerian Keuangan, pihak Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pihak Dinas Pertanian Provinsi Aceh, pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, pihak Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri, dan pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan koperasi tersebut.

Munawal menjelaskan kronologis perkara tersebut berawal saat tim peremajaan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, tidak melakukan verifikasi kebenaran Rencana Anggaran Biaya sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29 / KPTS/KB.120/3/2017 dan perubahannya.

Keputusan itu mengatur tentang pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasaranan dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, tim peremajaan juga tidak melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran lahan yang akan diremajakan, sehingga legalitas lahan yang sebagian besar hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh kepala desa/keuchik diragukan kebenarannya.

"Karena berpotensi masuk ke dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan dan kawasan hutan seluas 500 hektare dan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 6.500.000.000," ujar Munawal mengurai kronologi perkara.

"Selanjutnya terdapat lahan kosong (tidak ada batang sawit/pohon sawit di atas lahan) milik pekebun yang tergabung di dalam Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri sebanyak lebih kurang 30 hektare," tambahnya.

Pada saat penarikan dana peremajaan tahap pertama dan tahap selanjutnya, pihak koperasi tidak melampirkan bukti/salinan tagihan, surat penetapan petugas pendamping untuk melakukan verifikasi dan rekomendasi dari kepala Dinas Perkebunan Nagan Raya serta laporan realisasi dari koperasi.

"Namun pihak Bank PT BNI tetap mencairkan permohonan pencairan anggaran sebagaimana permohonan  Ex Pencairan Nomor : 02 /KPSM /I / 2019 tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp 1.247.000.000," sebutnya.

Sementara ketua Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri, sambungnya lagi, telah menggunakan anggaran peremajaan kebun kelapa sawit (replanting) untuk pembayaran honor/gaji pengurus koperasi yang berasal dari dana replanting.

Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 29/Kpts/KB.120/3/ 2017 tentang Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan, yang menerangkan pendanaan operasional pelayanan diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan sistem pertanggungjawaban menurut tata cara DIPA BPDPKS, bukan diusulkan oleh Koperasi ataupun Poktan/Gapoktan, yang diperuntukan guna kegiatan pertemuan, pembinaan, pengawasan dan koordinasi.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved