Breaking News:

Salam

Saatnya Tunjukkan Kualitas Diri Atasi Covid

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta kepala daerah untuk turun tangan

Editor: hasyim
For Serambinews.com
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian       Area lampiran   

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta kepala daerah untuk turun tangan dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro. Pernyataan itu dimuat Harian Serambi, Minggu (20/6/2021) kemarin, berdasarkan arahan Mendagri Tito Karnavian saat Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Masa Bakti 2021-2026 di Jakarta,  Sabtu  (19/6/2021).Para  kepala  daerah  diminta  Tito aktif menjalankan Instruksi Mendagri terkait kebijakan PPKM Mikro, dengan melibatkan seluruh stakeholder seperti forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda). Ia juga meminta kepala daerah untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan atau leadership-nya masing-masing. “Rekan-rekan saya minta aktif turun, tunjukkan leadership,” imbuh Tito pada kesempatan itu.

Dari banyak arahan Mendagri terkait penanganan Covid-19, sepertinya baru kali ini Tito Karnavian menyinggung tentang leadership atau kepemimpinan masing-masing kepala daerah. Imbauan Mendagri kali ini terasa sangat relevan dan penting, sebab sebagaimana kita tahu, keberhasilan pelaksanaan PPKM Mikro sangat ditentukan oleh kepala daerah, karena kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri tersebut akan diimplementasikan di daerah. Keberhasilan pelaksanaan PPKM Mikro tentunya juga disumbang oleh peran kepala daerah yang giat melakukan monitoring secara langsung terhadap berbagai indikator pengendalian Covid-19.

Oleh karenanya, kita berharap kepala daerah tidak hanya berdiam diri menunggu laporan dari kepala dinas atau stafnya, tetapi harus ikut terlibat secara aktif dalam berbagai kebijakannya. Dalam konteks Aceh, ada gubernur dan 18 bupati serta lima wali  kota yang disasar oleh Instruksi Mendagri tentang PPKM Mikro ini. Leadership dari kepala daerah di level provinsi maupun level kabupaten/ kota ini sangat kita harapkan agar powerful menerapkan dan menyukseskan PPKM Mikro ini di daerahnya masing-masing.

Melalui PPKM Mikro inilah kita harapkan protokol kesehatan berjalan secara ketat di setiap lini,  bukan  hanya  pada  aspek 5M-nya, tetapi juga aspek 3T (tracing, tracking, dan  treatment)-nya.  Jujur saja, penanganan Covid-19 di Aceh belakangan ini berjalan seperti autopilot. Dinas kesehatan tak lebih dari sekadar pelapor harian jumlah tambahan kasus positif, mereka yang meninggal tersebab Covid, dan berapa lagi yang sedang dirawat.

Tapi di mana mereka dirawat atau menjalani isolasi mandiri dan apa benar mereka yang menjalani isolasi mandiri itu dimonitor dan dilayani dengan baik, itu jangan tanya kepada dinas kesehatan setempat.  Banyak sekali mereka yang menjalani isolasi mandiri tak terpantau dengan maksimal. Kadis sepertinya menyerahkan semua tanggung jawab itu kepada kepala puskesmas.

Bahkan ada pasien Covid di Aceh Besar yang sudah 21 hari isolasi mandiri dan mulai bosan di rumah, memilih untuk ke luar ke warung atas inisiatifnya sendiri. Di sana ia berinteraksi kembali dengan komunitasnya, padahal hasil tes PCR-nya belum negatif. Ini luput dari  pantauan  dinas  kesehatan  atau  Satgas  Covid-19  setempat. Di Banda Aceh lain lagi. Upaya tracing dan tracking ditunda sehari karena di rumah korban yang meninggal dengan gejala Covid sedang ramai-ramainya orang melayat. Apakah memang harus seperti itu standard operating procedure  (SOP)-nya? Nah, keganjilan-keganjilan inilah yang memerlukan kepedulian dan kepemimpinan yang tegas dari seorang kepala daerah. Jangan karena kelalaian atau sikap lembeknya, upaya memutus rantai penularan Covid di wilayahnya menjadi gagal total. Seorang kepala daerah di masa pandemi ini juga harus aktif meningkatkan pengetahuannya tentang perkembangan mutasi dan munculnya varian baru dari virus corona ini yang lebih membahayakan dibanding Covid-19. Munculnya virus corona varian baru (Alpha, Betha, Delta, dan Gamma), dan sudah ditemukan di Indonesia haruslah menjadi pengetahuan baru bagi kepala daerah.

Mereka juga harus proaktif mengingatkan warganya untuk mewaspadai varian baru ini sekaligus mengupdate pengetahuannya agar piawai menjelaskan hal itu kepada warganya. Dan yang terpenting adalah sang kepala daerah harus berada di garda terdepan dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19 dan varian barunya serta tahu persis apa yang harus diperbuat menghadapi kondisi yang makin mencekam ini. Tidak berdiam diri, pasrah pada keadaan, dan membiarkan segala sesuatu di dalam lingkup kewenangannya, berjalan secara autopilot. Kalau ada kepala daerah yang bersikap seperti ini di Aceh, sungguh naif dan kita harapkan ia segera turun dari takhtanya. Dia bukan pemimpin yang tepat di masa krisis. Ingatlah bahwa kepala daerah adalah pemegang otoritas pembuat kebijakan terpenting di daerah, sehingga kepala daerah sebagai pimpinan Forkopimda sangat-sangatlah urgen perannya untuk bisa mengendalikan pandemi Covid- 19 di daerahnya masing-masing. Semoga.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved