Tujuan Saya Membackup Pemerintahan Aceh

NAMA Muhammad MTA bukanlah orang asing dalam lingkaran Pemerintah Aceh. Lika liku perjalanan hidupnya sudah dimulai sejak menjadi mahasiswa, bahkan sempat dicari-cari aparat saat konflik masih berkecamuk.

MTA dikenal sebagai sosok yang vokal dalam menyuarakan kepentingan Aceh. Sejak menjadi aktivis hingga pengurus partai, ia tidak pernah bosan memikirkan nasib rakyat Aceh.

Karena dinamika politik, namanya kerap timbul tenggelam dalam pemerintah. Baru-baru ini, MTA kembali masuk dalam sistem pemerintah setelah Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menunjuknya sebagai Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh.

Bagaimana lika liku perjalanan Muhammad MTA hingga menjadi jubir? Berikut petikan wawancara khusus Masrizal Bin Zairi, wartawan Serambi Indonesia dengan Muhammad MTA di Ruang Media Center Setda Aceh, Kompleks Kantor Gubernur Aceh, Jumat (18/6/2021).

Apa yang mendorong Anda menjadi Jubir Pemerintah Aceh?

Setelah pergulatan Pilkada, Pak Irwandi dan Pak Nova terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Secara khusus Pak Irwandi meminta saya untuk membantu beliau di pemerintahan dan meminta untuk keluar dari KKR karena beliau menganggap saya dibutuhkan untuk membackup pemerintahan dan menyukseskan program Aceh Hebat.

Nah, saya menyahuti permintaan beliau dan kemudian saya diangkat sebagai Penasihat Khusus (Pensus) beliau di bidang politik dan keamanan. Pada saat itu ada beberapa orang yang menjadi penasihat khusus beliau. Kerja kita adalah membackup kerja-kerja politik dan keamanan diawal periode Pak Irwandi dan Pak Nova. Artinya, keterlibatan saya dalam menyukseskan program Aceh Hebat pada awalnya diawali setelah terpilihnya Pak Irwandi dan Pak Nova, itu yang pertama.

Kedua, jelang beberapa satu tahun pemerintahan, dengan banyak dinamika politik yang terjadi, sehingga sebagaimana kita ketahui Pak Irwandi terjerat hukum, kasus korupsi. Kemudian ketika Pak Nova menjadi Plt Gubernur, saya masih dipercayakan sebagai tim asistensi pemerintahan dan sangat diharapkan membantu kerja pemerintahan. Dan kemudian saya diangkat sebagai penasihat khusus, tetapi saya diperbantukan ke dinas atau SKPA.

Di dalam roda pemerintahan, sebagaimana kita ketahui bahwa dinamika pemerintahan yang terjadi di Aceh itu adalah tingginya tensi politik yang berpengaruh pada kerja-kerja pemerintahan. Setelah saya menjadi penasihat khusus, ada dinamika politik di luar pemerintahan sehingga saya diberhentikan secara terhormat dari penasihat khusus dan Pak Gubernur mengucapkan terima kasih kepada saya atas dedikasi saya.

Sejak saat itu kegiatan saya di partai. Tetapi komunikasi saya dengan Pak Nova tetap berjalan normal. Lebih kurang satu tahun setengah atau dua tahun saya berada di partai. Kemudian tiba-tiba Pak Gubernur, Pak Nova, memanggil kembali saya melalui orang kepercayaannya agar saya membantu di Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Di sana saya menduduki jabatan salah satu direktur untuk penguatan kelembagaan.

Berselang beberapa bulan, terjadi pergantian struktur, saya tidak lagi diajukan sebagai salah satu direktur. Tapi inti dari pertanyaan tadi adalah (saya menjadi jubir) menyahuti keinginan Pak Gubernur. Sebulan yang lalu Pak Gubernur memanggil saya meminta saya untuk kesediaan menjadi Juru Bicara Pemerintah Aceh. Kemudian saya menyahuti itu dan pada tanggal 1 Juni beliau menandatangani SK kepada saya dan sejak itu saya melakukan koordinasi dengan pejabat-pejabat terkait, menginput informasi-informasi apa yang diperlukan, baik yang diminta maupun tidak diminta oleh publik.

Ada hal-hal yang perlu kita informasikan, kita informasikan. Ada hal yang perlu kita counter, kita counter. Tujuan saya adalah tetap membackup Pemerintahan Aceh.

Bagaimana dinamika dalam pemerintah saat ini?

Saya menilai, semua dinamika yang terjadi di internal pemerinatahan saya kira normal-normal saja. Walaupun ada koordinasi antar-SKPA yang mungkin ada yang kurang, itu terus dilakukan pembenahan oleh pihak terkait atas arahan dari gubernur.

Sedangkan dinamika eksternal, baik antar-pemerintahan, antara eksekutif dan legislatif maupun pemerintah dengan publik, saya melihat ketika misalnya ada hal-hal yang dikritisi oleh publik baik secara personal maupun kelembagaan kepada pemerintah, yang terjadi adalah minimnya penjelasan secara utuh dan detail kepada masyarakat untuk mengklarifikasi yang dikritisi.

Selama ini yang saya lihat dan saya selalu memberi masukan kepada Pak Gubernur, seakan-akan ketika ada sesuatu yang viral di masyarakat dan itu dikritisi, seakan-akan itu adalah ancaman bagi pemerintah.

Seharusnya apa yang dilakukan pemerintah?

Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, baik pejabat terkait maupun tim kerja gubernur adalah memberikan penjelasan kepada publik, baik personal maupun lembaga yang mengkritisi. Dan apabila dianggap belum meyakinkan, maka harus kembali diklarifikasi agar mereka mengetahui bahwa duduk masalah seperti ini.

Sebenarnya dalam berkomunikasi, ketika ada orang mengkritisi kita dan kita memberi klarifikasi dan penjelasan, kita bukan untuk meyakinkan orang itu, tetapi setidaknya publik yang terpengaruh dengan kritikan yang disampaikan oleh seseorang bisa mendapat penjelasan utuh agar publik mendapatkan informasi yang seimbang.

Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah agar publik tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Selama ini yang terjadi atau yang saya pantau adalah hal-hal seperti inilah yang kurang dari pemerintah kita. Tetapi ketika ada yang mengkritisi itu dianggap lawan yang kemudian menjadi reaksi yang macam-macam. Artinya ketika ada yang mengkritisi, ada kawan-kawan atau oknum tertentu di pemerintahan, menganggap dia itu musuh pemerintah. Itu kesalahan fatal yang dilakukan.

Bagaimana jika kritikan itu disampaikan secara kasar?

Walaupun dalam mengkritisi bermacam model, misalnya ada yang mengkritisi secara baik dan sopan, kemudian ada orang yang mengkritisi itu secara kasar, caci maki dan sebagainya. Bagaimana kita harus mampu melihat subtansi dari kritisi itu, apa yang mereka inginkan, dan pemerintah, pejabat, dan tim kerja gubernur itu harus melihat dan mengeserkan persoalan cacian itu.

Cacian kepada kita harus kita kesampingkan dulu, tapi subtansi kritisi itu kita ambil dan kita kaji. Jangan-jangan benar seperti yang dikritik. Yang harus kita pahami, semua kritik baik secara sopan maupun kasar, kita harus mengambil positifnya bahwa tujuan mereka adalah untuk kebaikan, walaupun tujuannya tidak baik tidak apa-apa.

Yang harus ada di kepala kita bahwa semua kritik dan saran, baik secara kasar maupun sopan, itu yang harus kita pahami bahwa substansinya mereka ingin Aceh ini lebih baik. Baru kemudian kita bisa berkata bahwa Pemerintah Aceh ini adalah cita-citanya untuk Aceh Hebat. Tapi jika ada kritikan tidak kita akomodir, berarti kita bukan pemerintahan Aceh yang hebat.

Ada tidak kritikan yang menyerang personal?

Ada. Tapi bagi saya pribadi tidak ada persoalan terhadap orang yang menyerang saya secara personal asal itu melekat pada jabatan saya. Ketika dia menyerang kita secara personal karena jabatan kita, artinya dia ingin mendapatkan penjelasan sebaik baiknya.

Melarang orang untuk memaki kita, itu tidak menyelesaikan masalah, karena orang memiliki karakter berbeda-beda. Ketika orang mengkritisi secara keras dalam konteks Aceh, apakah dengan cara memaki, memang karakter kritikan dia itu memang seperti itu. Kita harus mampu dan bersabar melihat subtansi kritikan dia itu.

Saya juga menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa setiap kritik yang disampaikan oleh masyarakat yang harus kita pegang adalah subtansinya. Oh ada masalah personal yang menyerang pribadi, itu kembali kepada Pak Gubernur, ke personal pejabat terkait dan lain sebagainya. Tapi kalau saya secara pribadi bahwa kalau memang dia menyerang saya secara profesional tapi itu karena jabatan yang melekat, silakan.

Selama ini, kritikan apa yang paling tajam disampaikan publik terhadap Pemerintah Aceh?

Selama saya menjabat dalam beberapa minggu ini, saya belum melihat itu. Tapi kalau kita lihat yang dulu banyaklah, apakah persoalan pribadi menyerang gubernur, pejabat terkait dan lainnya. Tapi kembali kepembicaraan kita tadi. Ada beberapa kasus misalnya kasus sapi yang terjadi di Saree. Ini membuktikan walaupun kritikan tajam dan sekasar-kasarnya, tetapi publik baik lembaga maupun personal sudah menampakan bahwa kontrol itu berpengaruh besar terhadap tata kelola pemerintahan dan penyelamatan uang rakyat. Dan ternyata, hal itu sudah menjadi agenda penegakan hukum aparat.

Artinya, setiap kritik dan lain sebagainya terkait masalah pembangunan itu adalah hak publik. Dan pemerintah berkewajiban untuk menyahuti itu dan memilahkan masalah pribadi dengan kritikan yang punya subtansi besar terhadap pengaruh pembangunan yang terjadi di Aceh.

Apakah Gubernur merasa berat menjalankan roda pemerintahan seorang diri?

Kalau secara khusus beliau berdiskusi dengan saya, nggak. Bahwa beliau mengatakan bahwa ini berat, belum pernah beliau menunjukan sikap itu. Tapi memang pernah beliau mengeluarkan pernyataan di media bahwa beliau berat dan secara politik seorang gubernur seharusnya dibantu wakil gubernur, berat memang menjalan pemerintah sendiri.

Misalnya hari ini belum ada wakil gubernur, saya kira itu wewenang partai politik. Dalam konteks ini saya tidak bisa menjabarkan itu. Kalau saya melihat Pak Gubernur sudah tentu berat menjalankan pemerintahan sendiri. Karena itu Pak Gubernur membutuhkan orang-orang yang bisa membackup pemerintahan. Dan saya lihat bukan persoalan personal beliau, tetapi memang bagaimana sisa pemerintahan Aceh Hebat ini berjalan baik dan sukses.

Apa harapan terhadap pembangunan Aceh ke depan?

Saya masih berharap bagaimana cita-cita Aceh Hebat yang sudah termaktub didalam RPJM bisa kita sukseskan bersama-sama. Tentunya kesuksesan ini cita-cita kita bersama dan menjadi harapan rakyat Aceh. Sebagaimana kita ketahui, pemerintahan Aceh pascadamai sudah tiga periode. Secara pembangunan sudah sangat baik. Tapi persoalan kesejahteraan kita masih bermasalah. Kita 30 tahun berperang, kemudian dalam jangka 15 tahun terakhir ini kita diharapkan bisa mengenjot kesejahteraan rakyat.

Saya secara pribadi mengharapkan kepada kawan-kawan, terutama yang pernah terlibat dalam perjuangan hak-hak rakyat Aceh, baik dari GAM, aktivis, dan lembaga-lembaga lain, agar selalu berkontribusi terhadap pembangunan di Aceh.

Kalau hari ini kawan-kawan berada di dalam pemerintahan, sekecil apapun kerjanya itu harus mendorong untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Kalau kawan-kawan berada di luar pemerintahan, lakukan pengawasan pemerintahan itu sebaik mungkin.

Menurut saya, kalau memang mengkritisi pemerintah itu mau kasar, mau sopan silakan. Karena kita punya cita-cita bersama, banyak orang Aceh yang menjadi korban saat konflik berkecamuk. Yang harus kita pahami, banyak generasi yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah menjadi korban, agar mereka menjadi rakyat yang maju, sejahtera, dan bisa menjamin masa depannya.

Artinya tanggung jawab generasi pascakonflik dan kita sebagai pelaku konflik itu harus berkontribusi terhadap itu, apapun ceritanya. Kesejahteraan masyarakat Aceh itu memang harus didasari oleh bagaimana kita meningkatkan hak pendidikan bagi generasi dan perekonomian yang baik. Maka harapan saya agar semua kita berkontribusi besar terhadap pengawalan pemerintahan ini.(*)