Breaking News:

Salam

Cukup Dua Periode Saja

Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang sikap publik terhadap amandemen presidensialisme

Editor: bakri
Twitter
Presiden Joko Widodo 

Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang sikap publik terhadap amandemen presidensialisme menyatakan, 74 persen responden sepakat bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode. Mayoritas warga yang menjadi responden survei menyatakan, aturan soal masa jabatan presiden dalam UUD 1945 tidak perlu diubah. Selain itu, 52,9 persen masyarakat juga menyatakan tak setuju Presiden Joko Widodo dimajukan lagi sebagai calon presiden untuk ketiga kalinya pada 2024.

Survei SMRC ini diselenggarakan pada periode 21‑28 Mei 2021 dengan menggunakan metode wawancara tatap muka. Jumlah responden 1.220 orang, tetapi yang sah sebanyak 1.072 orang. Populasi untuk survei ini dipilih dengan motode multistage random sampling. Margin of error 3,05 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando dalam penjelasan kepada pers juga mengatakan, 84,3 persen warga menyatakan tidak setuju jika presiden dan wakil presiden kembali dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hanya 8,4 persen warga yang setuju. "Saya rasa ini angka yang cukup kuat menunjukkan bahwa mayoritas mutlak masyarakat Indonesia ingin pemilihan tidak usah diubah. Jangan dipilih MPR, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat," ujar Ade Armando.

Isu ingin memberikan ksempatan kepada seseorang untuk bisa menjabat sebagai presiden selama tiga periode secara berturut-turut menggelinding sejak tiga tahun lalu. Publik tidak terlalu perduli pada persoalan politik yang seberat itu. Apalagi kemudiannya masyarakat sudah terteror oleh pandemi Covid. Sehingga yang sibuk membicarakan itu hanya segelintir elit politik yang katanya ingin memajukan lagi Joko Widodo untuk calon presiden pada pilpres 2024.

Namun, Presiden Joko Widodo secara tegas membantah spekulasi tentang dirinya di Pilpres 2024. Jokowi menegaskan tidak berminat menjadi presiden selama 3 periode. “Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi telah mengamanahkan masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama‑sama,” kata Jokowi lewat video di YouTube Sekretariat Presiden, pada Maret lalu.

Dia juga meminta agar tak ada kegaduhan baru di tengah kondisi pandemi Corona ini. Saat ini, yang terpenting adalah berfokus pada penanganan pandemi. “Jangan membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” ujar Jokowi.

Seorang pakar hukum tata negara berpendapat, “Pelaksanaan mengenai masa jabatan Presiden dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode, sah‑sah saja jika membawa dampak yang baik bagi rakyat. Hal ini sebagaimana prinsip salus populi suprema lex esto.”

Sang pakar mengingatkan, dalam isu ini kepentingan rakyat merupakan kunci yang harus dikedepankan. Sebab, jika masa  jabatan Presiden RI diubah, maka diperlukan adanya amandemen UUD 1945 oleh MPR. Dan, MPR sebagai lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan (souvereignty) milik rakyat, harus menentukan arah dan tujuannya pada rakyat.

Ketika masa jabatan presiden yang lebih panjang daripada sebelumnya dikehendaki oleh rakyat dan membawa kebaikan bagi rakyat, maka perubahan itu memang harus dilakukan. “Bukan berarti masa jabatan presiden tiga periode ini buruk, bisa jadi ini adalah kebutuhan. Jika memang hal tersebut efektif dan efisien diterapkan dan menjadi sebuah kebutuhan bagi rakyat. Bisa saja hal tersebut terjadi.  Tapi apa rakyat pernah meminta?”

Kita ingin menegaskan, bahwa sesungguhnya, publik tak pernah bicara soal masa jabatan presiden. Makanya, ketika isu itu diangkat dengan embel-embel “meneruskan aspirasi publik,” kita tentu sangat menyesalkan. Rakyat agaknya telah menjadi kambing hitam dari pernyataan pejabat publik dan elit parpol. Padahal wacana ini bergulir tanpa adanya kajian mendalam.

Penambahan periode jabatan presiden ini juga tidak relevan dengan nilai‑nilai demokrasi, karena memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui praktik‑praktik oligarki bahkan otoritarianisme. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved