Breaking News:

Jurnalisme Warga

Penguatan Substansi Qanun Jinayah dalam Melindungi Hak-Hak Anak

Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang merupakan bagian dari pelaksanaan dan penegakan syariat Islam dalam kasus

Editor: bakri
Penguatan Substansi Qanun Jinayah dalam Melindungi Hak-Hak Anak
FOR SERAMBINEWS.COM
MARZUKI AHMAD, S.H.I., M.H., Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh, melaporkan dari Banda Aceh

OLEH MARZUKI AHMAD, S.H.I., M.H., Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh, melaporkan dari Banda Aceh

Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang merupakan bagian dari pelaksanaan dan penegakan syariat Islam dalam kasus pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, kembali menjadi sorotan. Qanun Jinayah tersebut diminta oleh sejumlah pihak untuk direvisi, karena dianggap kerap tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual.

Vonis bebas yang ditetapkan hakim Mahkamah Syar’iyah (MS) Aceh terhadap DP (35), terdakwa pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, baru-baru ini dikecam luas. Juga ramai diberitakan media dengan segenap pro-kontranya. Namun, suara yang kontra lebih menggema.

Selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh, saya kurang sepakat dengan beberapa pendapat para pemerhati dan pegiat perlindungan anak yang menyatakan bahwa Qanun Jinayah dalam kasus pemerkosaan kerap tidak berpihak kepada korban.

Sejauh yang saya amati berdasarkan kacamata hukum Islam, hukum Islam itu ‘rahmatan lil alamin’. Jadi, tidak boleh kita sandingkan dengan dengan konteks Hukum Pidana Nasional, sebab jelas tidak akan ketemu.

Untuk saat ini, kita harus fokus dan mendesak pemerintah--dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)--untuk merevisi kembali pasal dalam qanun tersebut yang dianggap belum mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfatan secara islami.

Perbuatan jarimah (pemerkosaan dan pelecehan seksual) diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Bahkan di dalam Pasal 72 Qanun Aceh tersebut perbuatan jarimah diatur sebagaimana dalam qanun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, yang berlaku adalah aturan jarimah dalam qanun. Sudah tepat dan tidak perlu ada khilafiah, karena ini terkait dengan kewenangan lembaga peradilan mahkamah syar’iyah (MS).

Kalau ini dicabut, otomatis kita sedang menggiring Omnibus Law Qanun tentang Jinayah ini. Kalau kita mengembalikan persoalan tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual ke proses peradilan pidana, maka jelas ini ada indikasi pelemahan terhadap kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), karena ini terkait dengan kekhususan Aceh.

Jadi, yang terpenting saat ini kita lakukan adalah mendesak Pemerintah dan DPRA untuk kembali memasukkan Qanun Jinayah ini dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2022. Ya, kalau ini kita setuju, tapi kalau untuk pengalihan kewenangan saya tidak sepakat. Karena, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka (8) dijelaskan bahwa Pengadilan Khusus adalah Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dan, hanya Aceh yang memiliki kekhususan ini.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved