Breaking News:

Opini

Politik Konvensional Vs Politik Syariah di Aceh

Ada ruang menarik saat mencermati perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh. Mulai dari tatanan konsepsi hingga implementasi.

Editor: bakri
Politik Konvensional Vs Politik Syariah di Aceh
IST
Zulfata, M.Ag, Direktur Sekolah Kita Menulis (SKM) . Email: fatazul@gmail.com

Oleh Zulfata, M.Ag, Direktur Sekolah Kita Menulis (SKM) . Email: fatazul@gmail.com

Ada ruang menarik saat mencermati perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh. Mulai dari tatanan konsepsi hingga implementasi. Ruang tersebut bersifat abstrak namun terasa dalam iklim ekonomi politik nasional dan Aceh masa kini.

Pada ruang inilah ditemukannya ada dua arus kekuatan politik yang penulis sebut sebagai kekuatan politik konvensional dan syariah. Bagi masyarakat Aceh tentunya tidak asing lagi dengan sebutan

konvensional dan syariah. Sebab seluruh masyarakat Aceh hari ini saat beraktivitas dengan transaksi keuangan melalui industri keuangan harus melalui sistem syariah, dampak dari ini pula sistem industri keuangan konvensional "terdampar" dengan sendirinya.

Dengan adanya bank konvensional dan bank syariah yang kemudian bank konvensional tidak ada lagi di Aceh, maka dapat dibangun hipotesa bahwa kekuatan politik syariah di Aceh telah menampakkan taringnya, meskipun praktik politik konvensional masih dapat ditemukan di sektor lain. Sederhananya, politik konvensional adalah nama lain dari politik haram, dan politik syariah adalah politik yang mengandung nilai-nilai syariat Islam.

Fakta ini menandakan bahwa pelaksanaan syariat Islam di sektor politik sedikit lebih maju walaupun belum sesuai target. Sehingga diskursus syariat Islam dan politik di Aceh mesti terus digairahkan. Sehingga iklim berdemokrasi di Aceh lama-kelamaan akan seutuhnya sesuai dengan nilai syariat Islam. Hal ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin jika semua pihak di Aceh memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjadi Aceh sebagai lokomotif politik syariat Islam.

Sebab beberapa produk politik di Aceh telah menjadi kiblat politik syariah bagi Indonesia. Hal ini terbukti melalui adanya konsep bank syariah dan konsep wisata halal di Aceh yang menarik perhatian publik, baik dari level nasional maupun internasional.

Keadaan Aceh seperti ini secara tidak langsung telah menjadikan Aceh sebagai salah-satu tempat investasi bagi negara-negara Muslim karena tertarik dengan konsep politik syariahnya.

Meskipun masih ada aroma syariat Islam secara simbolik di Aceh bukan berarti Aceh akan gagal membangun politik syariat Islamnya. Sebab proses menuju pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh membutuhkan kerja keras semua pihak di Aceh secara berkelanjutan.

Melalui tulisan ini penulis mencoba membangun duduk pikir bagi masyarakat Aceh bahwa semangat politik syariah di Aceh harus dijadikan modal dalam memperbaiki Aceh agar tidak larut dengan praktik-praktik politik konvensional yang justru merusak Aceh sebagai daerah Serambi Mekkah. Upaya memilah-milah sikap politik konvensional dengan politik syariah mungkin dianggap naif bagi sekelompok orang yang telah menganggap politik itu sebagai sesuatu yang kotor dan penuh manipulatif.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved