Breaking News:

Walhi Dorong Pemerintah Bentuk Tim Pengawas Lingkungan Hidup

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mendorong pemerintah untuk membentuk tim terpadu pengawasan

Editor: bakri
For Serambinews.com
Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur SH 

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mendorong pemerintah untuk membentuk tim terpadu pengawasan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup, sosial dan HAM yang sudah di amdal/UPL-UKL.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur SH kepada Serambi, Selasa (22/6/2021) mengatakan desakan itu disampaikan karena lahirnya Undangundang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ruang bagi pemerhati lingkungan hidup untuk memberikan masukan atau saran secara substansi terhadap dokumen amdal sudah mulai batasi.

Dalam Pasal 24 ayat (2) disebutkan uji kelayakan lingkungan hidup hanya dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Sedangkan tim uji kelayakan lingkungan hidup di ayat (2) juga ditegaskan bahwa unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat, sedangkan partisipasi pemerhati lingkungan hidup untuk memberikan penilaian terhadap dokumen amdal sudah tidak ada lagi.

"Tentu ini berbahaya bagi kondisi lingkungan hidup dimasa depan, karena daya kritik dan saran akan dikuasai oleh pengusaha bersama pemerintah saja," kata Muhammad Nur. Makanya, tegas Muhammad Nur, menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk membentuk tim terpadu agar amdal yang sudah disetujui untuk dilakukan pengawasan secara berkala di tingkat daerah sehingga kontrol lingkungan hidup, sosial dan HAM dapat berjalan sesuai dokumen amdal dan turunannya.

Untuk itu Walhi Aceh mendorong Pemerintah Aceh melalui lembaga teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh dapat menginisiasi terbentuknya Tim Pengawasan Lingkungan Terpadu yang melibatkan seluruh pihak. "Sehingga efektivitas pengelolaan lingkungan di Aceh dapat meningkat dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan melalui jalur ligitasi maupun nonlitigasi terus dilakukan sekalipun kebijakan pemerintah pusat makin ngaur saja," tutup Muhammad Nur.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved