Breaking News:

Kupi Beungoh

Penghinaan Pekerja Salon terhadap Polisi WH dan Penegakan Syariat Islam

Para penegak hukum syariat merupakan bagian dari masyarakat dan dalam melaksanakan tugasnya sangat membutuhkan kerja sama masyarakat

Editor: Yocerizal
Serambinews.com
Mukhsin Rizal S.Hum., M.Ag, Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Pada Satpol PP dan WH Aceh. 

Oleh: Mukhsin Rizal S.Hum., M.Ag*)

VIRALNYA video para pekerja salon yang menghina Polisi Wilayatul Hisbah membuat publik terheran-heran. Keberanian mereka melontaikan kata-kata kasar membuat kita bertanya tanya siapa mereka sebenarnya.

Tulisan ini, sebagai bentuk rasa tangung jawab sebagai masyarakat Aceh dan salah satu bagian dari keluarga besar Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota.

Sebelum kita membahas tentang penghinaan terhadap institusi pemerintah daerah, terlebih dahulu sedikit penulis ingin mengilustrasikan apa tugas Satpol PP dan WH di Aceh.

Pertama, sebagai instansi pemerintah daerah yang  bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tentu pembentukannya sangat diharapkan mengingat banyak peraturan daerah/qanun yang harus di terapkan di dalam kehidupan masyarakat.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah (qanun).

Selain itu juga menegakkan peraturan gubernur, keputusan gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman, serta pengawasan penegakan syariat Islam.

Baca juga: Ekonomi Gampong: Bakongan, Barsela, Reaganomics, dan Kekeliruan Sri Mulyani (II)

Baca juga: Melihat Efektivitas Vaksin Covid-19 dalam Memutuskan Rantai Penyebaran Virus Corona

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, sebagai tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh.

Keberadaan satuan polisi pamong praja di dalam tatanan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebelumnya sudah ada sejak tahun 1950 dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri.

Sedangkan Wilayatul Hisbah merupakan satu-satunya unsur penegak syari’at Islam yang ada di Indonesia dan keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved