Breaking News:

DAK Fisik Terancam Hangus

Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberi batas waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Editor: hasyim
For Serambinews.com
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi. 

* Batas Waktu Penyaluran 21 Juli 2021

BANDA ACEH - Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberi batas waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga 21 Juli 2021. Jika hingga batas waktu tersebut pemerintah daerah belum mengajukan, maka alokasi dananya akan hangus.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, Syafriadi dalam siaran pers kepada Serambi, Minggu (27/6/2021).

Syafriadi menjelaskan, dalam APBN 2021, Aceh telah menerima alokasi DAK Fisik sebesar Rp 2,53 triliun yang tersebar di SKPA dan SKPK di 23 Kabupaten dan Kota.

Namun, sampai dengan 24 Juni 2021, realisasi penyaluran DAK Fisik di Aceh dinilai kurang menggembirakan. Dari total alokasi Rp 2,53 triliun, baru terealisasi Rp 207,5 miliar atau 8,2 persen. Katanya, saat ini baru 18 Kabupaten/Kota yang mengajukan penyalurannya ke 7 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Aceh.

Sehingga perlu percepatan untuk merealisasikan alokasi DAK Fisik ini, mengingat pengerjaan fisik harus melewati tahapan lelang. Tahapan ini membutuhkan waktu, sementara sesuai dengan kebijakan, batas waktu pengajuan persyaratan penyaluran ke KPPN, yang salah satunya dokumen kontrak, yaitu pada 21 Juli 2021. Apabila lewat batas waktu tersebut, alokasinya akan hangus.

"Tenggat waktu permintaan penyaluran DAK Fisik oleh Pemda adalah tanggal 21 Juli 2021, jika lewat alokasinya akan hangus," tegas Syafriadi.

Syafriadi menjelaskan, tujuan DAK Fisik ini adalah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

"Kalau pakai hitung-hitungan pertumbuhan ekonomi, DAK Fisik itu akan memberikan multiplier effect seperti konsumsi pemerintah, investasi dan konsumsi rumah tangga. Efeknya sangat signifikan buat pertumbuhan ekonomi suatu daerah" ungkap Syafriadi kemarin.

Syafriadi menambahkan, tahun 2021 ini menjadi tahun yang sangat menantang bagi perekonomian nasional, karena ditargetkan akan menjadi titik balik atas menurunnya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sejak awal 2020 lalu.

"Kanwil dan KPPN-KPPN Aceh sudah berkomitmen untuk membantu percepatan penyaluran DAK Fisik ini. Jika dokumen syarat salur sudah lengkap dan benar, dana penyalurannya akan segera kami eksekusi pada kesempatan pertama, sesuai norma waktu penyelesaian yang telah ditetapkan, dan tanpa dikenakan biaya apapun," jelas Syafriadi.

Untuk Pemulihan Ekonomi

Lebih lanjut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, Syafriadi mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, peran DAK Fisik menjadi semakin penting untuk turut andil dalam memulihkan kondisi perekonomian nasional dan daerah. Alokasi DAK Fisik dalam bentuk belanja modal dalam postur APBD ditujukan untuk membiayai kebutuhan infrastruktur yang dapat menciptakan tenaga kerja baru di masa pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, penyaluran yang optimal akan menunjukkan realisasi program DAK Fisik yang efektif di daerah. Selain itu juga dapat menjamin sumber daya daerah secara optimal termanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan yang didanai DAK Fisik.

"Amat disayangkan jika alokasinya hangus. Rencana pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti ruang kelas, fasilitas rumah sakit, jalan dan jembatan akan tertunda," ujarnya.(mun)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved