Breaking News:

Salam

Masuk Akal, Desakan Lockdown Pulau Jawa

Kader PDI Perjuangan (PDIP) Charles Honoris mendesak Presiden Jokowi mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Editor: bakri
pinterest
Ilustrasi PSBB akibat virus corona 

Kader PDI Perjuangan (PDIP) Charles Honoris mendesak Presiden Jokowi mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional atau lockdown di Pulau Jawa. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI bidang kesehatan ini menyebut PSBB secara nasional perlu diterapkan merespons kasus positif Covid‑19 yang tidak menunjukkan tanda‑tanda membaik.

"Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan, perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu," ujarnya dua hari lalu.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM mikro tak lagi efektif meredam laju penularan di hulu sehingga membuat angka keterisian tempat tidur fasilitas kesehatan pada lima provinsi di Pulau Jawa sudah merah dengan isian di atas 80 persen.

Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menilai lonjakan kasus Covid‑19 dalam satu pekan terakhir, yang kemudian mengakibatkan rumah sakit rujukan di sejumlah daerah dengan cepat terisi penuh, adalah imbas keengganan pemerintah membatasi pergerakan masyarakat secara ketat.

Sepekan lalu, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah akan tetap memberlakukan kebijakan PPKM mikro di berbagai daerah di Indonesia untuk menekan laju penularan kasus yang melonjak dalam beberapa pekan terakhir ini. Menurut Jokowi, kebijakan PPKM mikro ini masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid‑19.

Jokowi menyebut, kenaikan kasus yang sangat tajam ini juga disebabkan karena adanya varian baru Covid‑19 yang lebih menular. Lonjakan inipun menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan juga semakin meningkat.

Presiden mengakui, terkait hal itu pemerintah memang telah menerima banyak masukan dari berbagai pihak, salah satunya untuk memberlakukan kembali PSBB dan juga lockdown.  Berbagai opsi pun telah dipelajari.  Namun, pemerintah tetap memutuskan untuk melanjutkan penerapan kebijakan PPKM mikro dengan mempertimbangan  kondisi ekonomi, sosial, politik, dan juga pengalaman penanganan Covid‑19 dari negara lain. Jokowi mengatakan, PPKM mikro tetap dipilih karena dapat memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat tanpa mematikan perekonomian rakyat.

Pertanyaan, dengan kondisi yang kian parah, apakah pemerintah masih tetap bertahan dengan PPKM mikro di Pulau Jawa? Kita akui, didi lain, kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk mencegah kematian ekonomi rakyat. Akan tetapi, dengan kian parahnya wabah Covid, khususnya Pulau Jawa, apakah pemerintah tak berani mengambil sikap yang lebih berani?

Pro‑kontra lockdown menjadi persoalan ketika pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum memiliki kesepahaman mengenai kebijakan lockdown yang akan diambil dalam rangka penanganan dan pencegahan persebaran Covid.

Seorang pakar mendefinisikan lockdown sebagai tindakan darurat, atau kondisi di saat orang‑orang untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan suatu area selama ancaman bahaya masih berlangsung. China dan Italia sebagai negara dengan korban Covid terbesar, turut memengaruhi negara lain untuk menerapkan kebijakan ini. Termasuk negara tetangga yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Indonesia, misalnya Malaysia dan Singapura yang telah memberlakukan kebijakan tersebut.

Banyak yang menilai, pemerintah tidak memilih lockdown Pulau Jawa karena pertimbangan nonmedis. Sebaliknya, jika pemerintah berorientasi dan berfokus penuh pada penanganan dan pencegahan persebaran Covid maka lockdown bisa jadi merupakan keputusan yang tepat.

Toh, salah satu kunci keberhasilan China mengendalikan Covid yang telah menjadi pandemi adalah kebijakan lockdown total wilayah Wuhan. Dalam hal ini, esensi lockdown adalah membatasi area persebaran virus dengan membatasi migrasi dan pergerakan masyarakat sehingga area terdampak tidak meluas. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved