Breaking News:

Salam

Mengapa Pupuk Bersubsidi Masih Bisa Dipermainkan?

HARGA pupuk NPK Phonska bersubsidi di Pidie dilaporkan tidak sesuai dengan Harga Enceran Tetap (HET) pemerintah

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/ABDULLAH GANI
Tim Pengawas pupuk bersubsidi Pijay dipimpin Kadistan setempat mengamati stok pupuk di salah satu kios di Ulim beberapa waktu lalu. 

HARGA pupuk NPK Phonska bersubsidi di Pidie dilaporkan tidak sesuai dengan Harga Enceran Tetap (HET) pemerintah. Kios-kios pengecer di kabupaten itu menjual pupuk NPK Phonska dengan harga Rp 180.000 per sak, padahal HET Rp 130.000 per sak. Para petani yang mengaku sangat keberatan atas harga yang mencekik itu meminta dinas terkait dan distributor supaya segera menertibkan kios pengecer yang menjual pupuk di atas HET.

"Saya tidak menebus lagi tiga sak pupuk phonska subsidi jatah saya karena harga sangat tinggi. Sebab, pupuk bersubsidi dari pemerintah diberikan kepada petani berdasarkan data yang ada di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) pada kios pengecer pupuk yang telah ditentukan," kata petani Simpang Tiga.

Menurut ketentuan, petani tidak boleh membeli pada kios pengecer pupuk tertentu bila namanya tidak tercantum pada eRDKK. Makanya, petani tidak mudah lagi membeli pupuk pada kios pengecer sembarangan, jika dalam eRDKK tidak ada nama petani bersangkutan. "Kalau kita tidak tebus pupuk, otomatis pupuk jatah kita tinggal di kios pengecer akan dijual kepada petani lain yang namanya ada dalam eRDKK," ujarnya.

Pejabat terkait setempat mengatakan, sebenarnya fungsi dinas pertanian hanya mengawasi realisasi pupuk kepada petani. Namun, pejabat- pejabat Pemkab Pidie berjanji akan turun ke lapangan mengawasi kios pengecer. "Kami juga akan memonitor realisasi pupuk ke kecamatan- kecamatan, sehingga distributor dan kios pengecer tidak menjual keluar pupuk bersubsidi."

Sebetulnya, apa yang sedang terjadi pada petani Pidie itu sebagai melengkapi betapa para petani di Aceh sangat sulit memperoleh pupuk bersubsidi. Petani di beberapa kebupaten lainnya, beberapa waktu lalu dilaporkan sangat sulit memperoleh pupuk bersubsidi. Ironinya, hingga kini pemerintah belum menjelaskan mengapa sampai terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi yang sesungguhnya sudah jelas penjatahannya. Padahal, kita tahu, pemerintah begitu perhatian kepada para petani.

Salah satunya dengan memberikan subsidi harga pupuk bersubsidi itu sendiri kepada petani. Hampir setiap tahun pemerintah memang mendapat sorotan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi yang sering terjadi di berbagai daerah sentra produksi padi. Pemerintah juga selalu didesak supaya melakukan perbaikan dan pengawasan terkait pola dan sistem penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.

Mestinya, pemerintah tidak tidak terlalu sulit mengawasi disitribusi pupuk bersubsidi. Toh, regulasi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sudah jelas harus menggunakan Kartu Tani. Penggunaan Kartu Tani ini salah satu bentuk perbaikan regulasi distribusi pupuk bersubsidi.

Harapannya adalah tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan terkait hal ini di tingkat petani, seperti permasalahan permainan harga serta kelangkaan pupuk bersubsidi. Isu kelangkaan pupuk bersubsidi kerap mencuat di awal tahun atau tepatnya di awal masa tanam. Namun, ada yangmengatakan, yang terjadi sebenarnya adalah bukan langkanya pupuk bersubsidi, tetapi sulitnya petani mengakses pupuk bersubsidi tersebut. Untuk mengantisipasi munculnya permasalahan terkait pupuk bersubsidi, lagi-lagi, sarannya adalah pemerintah memang harus melakukan pengawasan lebih ketat dan serius, termasuk melibatkan legislatif.

Karena, salah satu fungsi legislatif adalah pengawasan. Jadi, anggota dewan harus turun ke bawah. Harus mencari tahu mengapa harga pupuk bersubsidi bisa dipermainkan pengecer. Mengapa terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. Siapa saja yang “bermain” dan tega merampas kemudahan petani kecil. Beberapa waktu lalu, seorang anggota DPR-RI mengatakan, saat ini data petani yang berhak mendapat pupuk bersubsidi masih belum akurat, masih ada kesimpang-siuran data. Sehingga ini menjadi salah satu penyebab kelanghkaan pupuk atau menjadi peluang bagi oknumoknum nakal untuk mempermainkan pupuk bersubsidi.

Makanya, para pemangku kepentingan harus melakukan pendataan secara akurat, agar pada akhirnya nanti data tersebut bisa akurat. Dengan demikian, jumlah pupuk yang disubsidi sesuai dengan jumlah petani yang berhak mendapatkannya. “Perbaikan data petani merupakan kebutuhan yang sangat mendesak,” kata anggota DPR-RI

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved