Breaking News:

OJK dan Pengusaha Aceh Bahas Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh melakukan diskusi bersama sejumlah pengusaha Aceh di D'Energy Café, Lamsayuen, Aceh Besar

Editor: bakri
For Serambinews.com
Pengusaha Aceh, Nahrawi Noerdin. 

BANDA ACEH - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh melakukan diskusi bersama sejumlah pengusaha Aceh di D'Energy Café, Lamsayuen, Aceh Besar, Senin (28/6/2021). Diskusi tersebut membahas terkait dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018, dan kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan merger dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri yang sudah diresmikan pada awal Februari 2021.

Diskusi berlangsung santai dimana sejumlah pengusaha memberikan pendapat dan pandangannya terkait kehadiran BSI di Aceh. Secara umum mereka mendukung kehadiran BSI, tapi mereka juga mempertanyakan kemungkinan bank konvensional tetap ada di Aceh.

Di samping itu, mereka juga mengharapkan BSI dapat mendukung dan mengambil alih apa yang ditinggalkan oleh bank konvensional sebelumnya, terutama dalam hal kecepatan transaksi dengan dukungan sistem yang baik.

Dalam diskusi itu hadir pengusaha Aceh Nahrawi Noerdin, Kepala Dinas Pariwisata Banda Aceh, Iskandar SSos MSi, Ketua Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Aceh, Ir Yusri Syamaun SE, Pengamat Ekonomi Aceh, Rustam Effendi, dan pengusaha Aceh lainnya.

Kepala OJK Aceh, Yusri usai diskusi tersebut kepada Serambi mengatakan, pihaknya mendengar dari pengusaha yang menyampaikan bahwa mereka memiliki rekan bisnis dari luar Aceh, dan sebagian besar menggunakan rekening bank konvensional.

"Mereka (pengusaha) juga mengharapkan di sini (di Aceh) ada alternatif untuk mereka, jadi tidak terbatas transaksinya, belum lagi nanti berbicara biaya, dan kecepatan transaksi," sebutnya.

Dalam kesempatan itu para pengusaha juga menyampaikan kemungkinan di Aceh untuk terdapat dua sistem yaitu konvensional dan syariah.

"Kita mengatakan bahwa itu menjadi sesuatu yang tertutup manakala kita melihat Qanun LKS pada Pasal 65 bahwa Lembaga Keuangan Syariah wajib menyesuaikan diri paling telat 4 Januari 2022. Artinya, pada 5 Januari 2022 tidak ada lagi di sini lembaga keuangan yang konvensional. Kalau melihat pada pasal itu tidak mungkin lagi, lembaga keuangan dan non keuangan wajib syariah paling lambat 4 Januari 2022," jelas Yusri.(una)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved