Dosen USK Desak Pemerintah Aceh Keluarkan Surat Persetujuan

BANDA ACEH - Polemik soal pembangunan Kampus II Univeristas Syiahkuala (USK) masih berlanjut. Setelah Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA memberikan penjelasan, kini giliran dosen USK yang ikut memberikan tanggapan. MTA sebelumnya mengatakan, tidak benar Pemerintah Aceh menghambat pengembangan pembangunan Kampus II USK.

"Apalagi Pak Gubernur sendiri merupakan alumni dan dosen USK, jadi asumsi liar terhadap hal ini sangat tidak benar," katanya kepada Serambi. Pernyataan dari MTA ini ditanggapi oleh seorang Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) USK, Elly Supriadi. Elly mengaku sangat menghargai apa yang disampaikan Pemerintah Aceh melalui MTA.

"Kita menghargai bila Pak Gubernur lewat Juru Bicaranya, MTA, mengatakan bahwa tidak ada hambatan terkait tindaklanjut hibah tanah untuk USK yang sudah disetujui Menteri Lingkungan Hidup," ujar Elly. Oleh karena itu, Elly mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengeluarkan surat persetujuan hibah tersebut ke USK.

"Hanya selembar surat saja supaya proses tindak lanjut yang lain bisa segera dilengkapi," ujarnya. Elly mengaku heran, mengapa untuk mengeluarkan selembar surat persetujuan saja, Pemerintah Aceh butuh waktu hampir satu tahun. "Heran saya, selembar surat itu kenapa butuh waktu satu tahun? Apa sebegitu lambatnya pemerintah kita?" ujarnya.

"Perlu dicermati, surat dari menteri sudah turun 12 Juli 2020. Sebulan lagi sudah setahun surat itu mengendap di meja Gubernur," ungkap Dosen FMIPA USK ini. Apabila hingga bulan depan Gubernur belum juga menindaklanjuti persetujuan hibah tersebut, maka surat menteri tidak akan berlaku lagi dan semuanya harus dimulai dari awal lagi.

"Apa tidak lucu surat menteri harus dibuat dua kali untuk bisa ditindaklanjuti oleh seorang Gubernur?" tanya Elly. Dosen USK ini juga mengungkapkan tentang adanya sinyalemen tentang disharmonisasi hubungan antara Gubernur Aceh dan Rektor USK. Disharmonisasi inilah yang menurutnya telah menghambat proses hibah tanah untuk pengembangan USK.

"Harapan kita, persoalan pribadi antara Pak Gubernur dengan Pak Rektor tidak dibawa-bawa dalam urusan pemerintahan. Pak Gubernur harus mampu melihat secara proporsional dan jangan malah mempertontonkan tindakan abuse of power kepada kita semua," tambahnya.( yos)