Breaking News:

Permasalahan Dana Gampong

Gaji Aparatur Gampong Tertahan oleh ADG, DPRK Banda Aceh Minta Pemko Segera Salurkan Hak Keuchik Cs

Penyebab macetnya pembayaran ADG di Banda Aceh masih simpang siur. Ada sumber yang menyebut Pemko Banda Aceh sedang....

Penulis: Eddy Fitriadi | Editor: Eddy Fitriadi
For Serambinews.com
Anggota DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad SPdI. Pihaknya dari Fraksi PKS dalam pandangan umum rapat paripurna yang digelar Selasa (29/6/2021) sudah mendesak Pemko Banda Aceh agar segera membayar gaji aparatur gampong. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gaji keuchik dan aparatur lainnya di 90 gampong di Banda Aceh sejak April-Juni 2021 tertahan atau belum dibayarkan.

Masalahnya, honor perangkat desa dari Alokasi Dana Gampong (ADG) yang disalurkan Pemko Banda Aceh ke setiap gampong ini sejak awal 2021 tidak lancar.

Sekadar diketahui, aparatur gampong yang gajinya dibayar menggunakan ADG meliputi keuchik, sekretaris desa (sekdes), kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), kepala dusun (kadus), tuha peuet, ketua pemuda, teungku imum, petugas kebersihan, dan lain-lain.

Bukan cuma gaji keuchik cs, biaya operasional kantor keuchik seperti untuk keperluan beli ATK, bayar wifi, tagihan listrik dan PDAM, selama ini juga menggunakan dana yang bersumber dari ADG. Akibatnya, aparatur gampong sejak bulan April atau Mei 2021 bekerja tanpa gaji.

Ibarat menelan pil pahit, mereka berusaha ikhlas menerima kenyataan pilu ini sekaligus tetap menunjukkan loyalitas kepada Pemko Banda Aceh.

Apalagi di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, dimana refocusing anggaran menjadi sebuah keniscayaan, para aparatur gampong sebagai ‘satuan terkecil’ dari Pemko ‘dipaksa’ maklum dengan keadaan serba sulit ini.

Penyebab macetnya pembayaran ADG di Banda Aceh masih simpang siur. Ada sumber yang menyebut Pemko Banda Aceh sedang krisis keuangan, sehingga tak mampu membayar ADG yang di dalamnya terdapat gaji keuchik cs dengan tepat waktu.

Namun ada pula yang menganggap itu masih wajar, sebab nyaris semua dinas dan instansi mengalami pemotongan dana untuk penanganan Covid-19.

Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad SPdI MAg yang dihubungi membenarkan hal ini. Pihaknya sejak awal Mei 2021sudah menggelar rapat yang dihadiri camat se-Banda Aceh, perwakilan keuchik dari 9 kecamatan, Kepala DPMG, Kepala BPKK, dan Asisten.

“Saya sudah terima data mengenai berapa ADG yang sudah dicairkan dan berapa yang belum. Tapi terkait mengapa anggaran belum dicairkan, belum ada jawaban dari BPKK hingga kini,” ucap Tuanku Muhammad, Kamis (1/7/2021).

Bahkan pihaknya dari Fraksi PKS dalam pandangan umum rapat paripurna yang digelar Selasa (29/6/2021) sudah mendesak Pemko Banda Aceh agar segera membayar gaji aparatur gampong. “Gaji aparatur gampong di Banda Aceh belum terbayarkan sejak April 2021 sampai saat ini,” katanya.

“Kami meminta kepada Wali Kota Banda Aceh agar menyelesaikan permasalahan ini paling lambat sebelum Hari Raya Idul Adha1442 Hijriah,” kata Tuanku lagi mengutip pernyataan yang disampaikan saat pandangan umum paripurna itu.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved