Permasalahan Dana Gampong
Gaji Keuchik akan Disalur Dalam Waktu Dekat, Kepala BPKK: Bukan Tidak Dibayar, Tapi Sedikit Tertunda
Semua sektor butuh dana, namun pemerintah harus mengatur keuangan berdasarkan skala prioritas. “Ada banyak hal yang harus....
Penulis: Eddy Fitriadi | Editor: Eddy Fitriadi
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gaji keuchik dan aparatur lainnya di 90 gampong di Banda Aceh sejak April 2021 tertahan .
Pasalnya, honor perangkat desa dari Alokasi Dana Gampong (ADG) yang disalurkan Pemko Banda Aceh ke setiap gampong sejak awal 2021 tidak lancar.
Sekadar diketahui, aparatur gampong yang gajinya dibayar menggunakan ADG meliputi keuchik, sekretaris desa (sekdes), kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), kepala dusun (kadus, tuha peuet, ketua pemuda, teungku imum, petugas kebersihan, dan lain-lain.
Selain untuk menggaji keuchik cs, ADG juga digunakan untuk biaya operasional kantor keuchik seperti untuk keperluan beli ATK, bayar wifi, tagihan listrik dan PDAM, dan lain-lain.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad SPdI MAg yang dihubungi membenarkan hal ini.
“Saya sudah terima data mengenai berapa ADG yang sudah dicairkan dan berapa yang belum. Tapi terkait mengapa anggaran belum dicairkan, belum ada jawaban dari BPKK hingga kini,” ucap Tuanku Muhammad, Kamis (1/7/2021).
Bahkan pihaknya dari Fraksi PKS dalam pandangan umum rapat paripurna yang digelar Selasa (29/6/2021) sudah mendesak Pemko Banda Aceh agar segera membayar gaji aparatur gampong. “Gaji aparatur gampong di Banda Aceh belum terbayarkan sejak April 2021 sampai saat ini,” katanya.
“Kami meminta kepada Wali Kota Banda Aceh agar menyelesaikan permasalahan ini paling lambat sebelum Hari Raya Idul Adha1442 Hijriah,” kata Tuanku.
Menjawab kesimpangsiuran masalah gaji aparatur gampong, Kepala BPKK Banda Aceh, Muhammad Iqbal Rokan SSTP mengaku bahwa Pemko Banda Aceh belum menyalurkan seluruh ADG, yang di dalamnya termasuk gaji aparatur gampong.
Penundaan itu menurutnya terpaksa dilakukan mengingat kondisi keuangan saat ini yang kurang baik.
“Namun demikian, Pemko Banda Aceh komit untuk menyalurkan ADG ini dalam waktu dekat. Jadi bukan tidak dibayarkan, tapi sedikit tertunda,” ucap Iqbal melalui sambungan telepon.
Menurut Kepala BPKK Banda Aceh, kondisi keuangan Pemko saat ini memang sedang tidak baik akibat pandemi Covid-19 yang masih melanda.
Semua sektor butuh dana, namun pemerintah harus mengatur keuangan berdasarkan skala prioritas.
“Ada banyak hal yang harus dibayarkan dan semuanya itu penting. Tapi kita harus memilih dan mendahulukan mana yang lebih mendesak,” katanya lagi.(*)
