Breaking News:

Qanun LKS

Fraksi Demokrat Dukung Revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Dengan adanya dukungan Fraksi Demokrat, berarti sudah ada dua fraksi yang sepakat revisi Qanun LKS. Berdasarkan Tata Tertib (Tatib) DPRA, pengusul rev

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Ansari Hasyim
For Serambinews.com
Ketua Fraksi Demokrat DPRA, HT Ibrahim. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Fraksi Partai Demokrat DPRA sepakat dengan wacana revisi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang selama ini menjadi payung bagi perbankan di Aceh melakukan konversi dari sistem konvensional ke syariah.

Usulan ini pertama kali disampaikan anggota DPRA dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Asrizal H Asnawi dalam rapat Badan Musyawarah DPRA pada Kamis (1/7/2021). Usulan itu diamini oleh Ketua Fraksi PAN di DPRA, Mukhlis Zulkifli ST.

Dengan adanya dukungan Fraksi Demokrat, berarti sudah ada dua fraksi yang sepakat revisi Qanun LKS. Berdasarkan Tata Tertib (Tatib) DPRA, pengusul revisi harus diajukan minimal oleh dua fraksi atau sedikitnya tujuh orang anggota DPRA.

Kabar Baik Bagi Agen BRILink, Masa Operasional Diperpanjang, Dua Fraksi DPRA Usul Revisi Qanun LKS

“Benar kita dukung wacana revisi Qanun LKS. Sama seperti Asrizal bilang. Kita tidak anti syariah, tapi ada beberapa poin yang harus disesuaikan dengan kondisi kekinian,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, HT Ibrahim ST MM, Sabtu (3/7/2021).

Menurut Ibrahim, sistem perbankan syariah saat ini masih banyak mengalami permasalahan. Ia berharap, sebelum melakukan konversi ke syariah, semua infrastrutur dan sistem perbankan syariah sudah siap, sehingga tidak menimbulkan masalah bagi nasabah.

“Sekarang kita lihat banyak pengusaha Aceh lari ke Medan karena perbankan di Aceh belum siap. Yang kita pertimbangkan itu. Sekarang pengusaha harus buka rekening di Medan, kan sayang juga kita lihat, bukan kita anti syariah,” kata Ibrahim.

Persoalan ini tidak hanya dirasakan oleh pengusaha saja, tapi juga dirasakan masyarakat umum. Contohnya, penarikan uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) saja sudah sangat sulit sehingga banyak masyarakat yang mengeluh.

BCA Syariah Buka Tiga Kantor, Dukung Qanun LKS

“Rata-rata sudah tahu (persoalan bank di Aceh), bukan kita saja. Semua anggota dewan sudah tahu. Kirim uang untuk anak di luar daerah tidak bisa lagi,” ujar anggota DPRA dari daerah pemilihan (dapil) I ini.

“Kita minta perbankan siapkan dulu infrastrukturnya, kita undur sedikit batas pengalihan perbankan dari sistem konvensional ke syariah sampai infastruktur perbankan syariah siap,” pinta pria yang akrab disapa Bang Bram ini.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved