Breaking News:

Berita Bisnis

Anggota DPRA Fraksi Golkar Ini Dukung Revisi Qanun LKS, Sikap Resmi Fraksi Diputuskan Senin Besok

“Sehingga tidak menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, saya kira Qanun LKS ini mungkin ke depan perlu direvisi atau dievaluasi kembali.”

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
SERAMBINEWS.COM/ SUBUR DANI
Anggota DPRA dari Fraksi Golkar, Teuku Raja Keumangan (TRK) menyatakan, secara pribadi ia mendukung revisi Qanun LKS. 

Menurutnya, persoalan ini tidak hanya dirasakan oleh pengusaha saja, tapi juga dirasakan masyarakat umum.

Contohnya, penarikan uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) saja sudah sangat sulit sehingga banyak masyarakat yang mengeluh.

“Rata-rata sudah tahu (persoalan bank di Aceh), bukan kita saja. Semua anggota dewan sudah tahu. Kirim uang untuk anak di luar daerah tidak bisa lagi,” ujar anggota DPRA dari daerah pemilihan (dapil) I ini.  

“Kita minta perbankan siapkan dulu infrastrukturnya, kita undur sedikit batas pengalihan perbankan dari sistem konvensional ke syariah sampai infastruktur perbankan syariah siap,” pinta pria yang akrab disapa Bang Bram ini.

Seperti diketahui, anggota DPRA dari Fraksi PAN, Asrizal H Asnawi mengusulkan revisi Qanun LKS dalam rapat Badan Musyawarah DPRA pada Kamis (1/7/2021).  Alasannya untuk menguatkan qanun itu sendiri.

Baca juga: Pemerintah Aceh dan DPRA Diminta Evaluasi Qanun LKS  

Baca juga: Sebut ada Provokasi, Anggota DPRA Minta Pemerintah Aceh Serius Jalankan Qanun LKS

Baca juga: Qanun LKS Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

“Jangan sampai di belakang hari banyak orang dan perusahaan yang dirugikan, sehingga melakukan gugatan ke PTUN yang mungkin bisa jadi putusannya nanti akan mencabut Qanun LKS ini dari akar-akarnya,” tegasnya.

Menurut Asrizal, ada beberapa poin pada Qanun LKS yang perlu direvisi, seiring dengan masih lemahnya sistem transisi keuangan dari bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh.

Dia mencontohkan, masih belum maksimalnya operasional Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga transaksi keuangan menjadi semraut apabila tidak mau disebut amburadul.

“Gejolak di tengah masyarakat pun terus terjadi. Gagal transfer, penarikan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bermasalah, dan sejumlah keluhan masih disampaikan masyarakat, terkait belum optimalnya BSI,” ungkapnya.

"Dulu kita tidak sampai memprediksi bahwa akan ada kebijakan pemerintah pusat untuk tiga bank besar berbasis syariah  akan dilebur dan menjadi satu sebagai Bank Syariah Indonesia, setelah hengkangnya bank-bank konvensional," papar Asrizal.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved