Breaking News:

Ketua DPRK Lhokseumawe: Tak Ada Niat Baik PBAS, Terkait Pembayaran Gaji Pekerja 

Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf kembali melakukan pertemuan dengan PT PBAS untuk membahas tunggakan gaji pekerja pada perusahaan

Editor: bakri
IST
Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf didampingi Sekdako Lhokseumawe, T Adnan melakukan pertemuan dengan pihak PBAS terkait gaji pekerja yang brlum dibayarkan, Senin (5/7/2021). 

LHOKSEUMAWE -  Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf kembali melakukan pertemuan dengan PT PBAS untuk membahas tunggakan gaji pekerja pada perusahaan sub kontrak (Subkon) itu.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRK Lhokseumawe tersebut ikut dihadiri Sekdako Lhokseumawe, T Adnan SE, dan para perkerja, Senin (5/7/2021)

Untuk diketahui, pada Minggu (9/5/2021) lalu, pekerja PT Mitra Agung Indonesia selaku Subkon dari PT PBAS mengadu ke DPRK terkait gaji mereka yang belum dibayar antara dua sampai delapan bulan. Padahal, kontrak pekerjaan sudah berakhir Maret 2021.

Menindaklanjuti pengaduan itu, maka Senin (10/5) dilakukan pertemuan dengan PBAS dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kota Lhokseumawe. Dalam pertemuan tersebut, gaji pekerja pada perusahaan subkon dari PBAS yang belum dibayar, menjadi kewajiban PBAS untuk menyelesaikannya. 

Hanya saja, PBAS saat melakukan pekerjaan di Lhokseumawe tidak dilaporkan ke dinas terkait. Ini sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf menyebutkan, pemanggilan pihak PBAS kali ini karena gaji pekerja belum tuntas juga. "Namun dalam pertemuan kali ini kita menilai belum ada niat naik dari PBAS untuk menyelesaikan. Alasan perwakilan PBAS yang hadir, masih harus berkoordinasi dengan atasannya di Jakarta," paparnya.

Politisi Partai Aceh (PA) kembali menegaskan, kalau pihaknya akan terus mengawal sampai pekerja bisa mendapatlan haknya. "Kita minta PBAS jangan lepas tangan. Sebelum persoalan gaji ini selesai, jangan ada penyerahan Terminal Elpiji Arun dari PBAS selaku pihak revitalisasi kepada Pertamina," ungkapnya.(bah)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved