Breaking News:

PPKM

Kemendagri Terbitkan Aturan Baru, Ada Pengetatan di 43 Daerah Seperti PPKM Darurat

Terdapat 43 daerah di luar Jawa dan Bali yang menerapkan pengetatan sebagaimana aturan dalam PPKM Darurat, menyusul lonjakan kasus penularan Covid-19.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Taufik Hidayat
For Serambinews.com
Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro bicara soal Inmendagri nomor 17, Kamis (8/7/2021) 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan aturan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Pengaturan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri Nomor 17 Tahun 2021 tersebut menjadi acuan dan payung hukum dalam pelaksanaan PPKM mikro di luar Jawa dan Bali. 

Dalam Inmendagri yang terbit pada 5 Juli 2021 dan mulai berlaku tanggal 6 Juli 2021 tersebut, termuat aturan pengetatan seperti PPKM Darurat bagi daerah yang telah diklasifikasikan sebagai daerah yang levelnya memenuhi prasyarat diberlakukannya pembatasan secara lebih ketat.

“Dalam Inmendagri 17, selain kita tetap meneruskan PPKM mikro di seluruh Indonesia, kita kecualikan untuk 43 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali untuk diperketat yang mirip pengetatanya dengan yang 122 kabupaten/kota di Jawa dan Bali,” kata Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro pada Webinar Sosialisasi PPKM Darurat dan Perpanjangan PPKM Mikro, Kamis (8/7/2021).

Diketahui, sebanyak 122 daerah di Pulau Jawa dan Bali yang ditetapkan sebagai daerah berzona merah sesuai asesmen dari Menteri Kesehatan dengan diberlakukannya PPKM Darurat.

Dalam PPKM Mikro, terdapat 43 daerah di luar Jawa dan Bali yang akan menerapkan pengetatan sebagaimana aturan dalam PPKM Darurat, menyusul lonjakan kasus penularan Covid-19 di wilayah tersebut.

“Secara menyeluruh 122 (daerah di Jawa-Bali) tambah 43 (daerah) seluruh Indonesia, ada 165 kabupaten/kota, yang di Jawa-Bali disebut darurat, di luar Jawa-Bali disebut pengetatan, di luar kabupaten/kota yang 165 tadi tetap menyelenggarakan PPKM Mikro,” terang Suhajar.(*)

Baca juga: Inmendagri PPKM Darurat Disempurnakan, Atur Sektor Kritikal, Esensial dan Konstruksi

Baca juga: BLT UMKM akan Cair Juli Hingga September, Ini Cara Cek & Cairkan BLT UMKM Rp 1,2 Juta via BRI, BNI

Baca juga: Indonesia Turun Kelas Jadi Negara Penghasilan Menengah Bawah, Ini Kata Jubir Presiden

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved