Breaking News:

Opini

“Carot-Ceumaroet” Mutu Pendidikan Aceh

Perdebatan tentang mutu pendidikan di Aceh sempat mendominasi media cetak, online, dan media sosial dalam berapa minggu terakhir ini

Editor: bakri
“Carot-Ceumaroet” Mutu Pendidikan Aceh
IST
A. Wahab Abdi, Dosen FKIP Universitas Syiah Kuala

Selain itu, jamak diketahui umum bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka berbagai “kunci” persoalan lain, khususnya persoalan kemiskinan. Aceh dengan APBA yang selalu didukung oleh dana otonomi khusus (otsus), hingga sekarang masih dibelit oleh persoalan kemiskinan. Tentu saja masih ada masalah dalam pengelolaan pendidikan sebagai kunci untuk mereduksi kemiskinan di Aceh, yaitu belum profesional.

Jika pengelolaan pendidikan belum profesional, maka akan berdampak kepada hasilnya dalam jangka lama. Untuk memperbaikinya juga butuh jangka waktu yang lama. Oleh karena itu tak boleh lagi pendidikan dikelola secara cilet-cilet.

Guru sebagai kunci

Persoalan klasik pendidikan di Aceh – juga Indonesia – adalah mutu guru yang masih bermasalah. Data dari UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) yang dipublikasikan tahun 2016 misalnya, menghasilan posisi guru di Indonesia berada pada urutan 10 dari 14 negara berkembang yang dimonitor.

Pada sisi lain, guru sebagai aktor utama dalam pembelajaran mempunyai peran yang amat strategis dalam pendidikan, dan tak tergantikan oleh apapun. Dalam dunia pendidikan, guru berfungsi sebagai pengajar dan pendidik. Namun guru juga harus bias memainkan peran yang lebih luas. Dalam kondisi tertentu, guru dituntut mampu berperan sebagai konservator, transmitor, transformator, inovator, dan organisator.

Karena itu mutu guru amat penting menjadi fokus pembinaan. Ketika masalah mutu guru kita bicarakan, bukan berarti guru yang bermutu tak ada, bahkan guru yang excellence juga ada di Aceh. Hanya saja perbandingannya lebih banyak yang kurang bermutu.

Selain mutu yang masih bermasalah, distribusi guru di Aceh juga masih menjadi persoalan besar. Sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota masih kurang mendapatkan guru yang memenuhi persyaratan minimal, bahkan masih ada yang belum sesuai dengan bidang studi.

Untuk memecahkan persoalan klasik ini diperlukan tindakan secara holistik dan integratif semua stakeholder, yang diawali oleh guru. Sebab, satuan pendidikan jenjang sekolah tak akan berubah tanpa dukungan guru. Dinas pendidikan tak akan mampu berubah tanpa dukungan sekolah. Dinas pendidikan tak akan berubah kalau tak ada dukungan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). LPTK juga harus kreatif dan inovatif berbasiskan riset.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved