Breaking News:

Pilkada Aceh

Diadukan ke DKPP Karena Hentikan Tahapan Pilkada, Ketua KIP Aceh: Ini Perintah Undang-Undang

Salah satu balon bupati Aceh Singkil melaporkan Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Komisioner KIP Aceh ke DKPP, terkait penundaan tahapan Pilkada.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Taufik Hidayat
Serambi Indonesia
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akhirnya menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh tahun 2022. Keputusan itu disampaikan oleh Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri bersama anggota KIP usai menggelar rapat pleno di Kantor KIP setempat, Jumat (2/4/2021) malam. 

Laporan itu terkait dengan penetapan jadwal dan tahapan Pilkada Aceh tahun 2022 dan penundaan jadwal dan tahapan Pilkada yang telah dilakukan oleh KIP Aceh pada awal April 2021.

Kuasa Hukum Pengadu, Imran Mahfudi kepada Serambinews.com, Kamis (8/7/2021) mengatakan pengaduan tersebut dilakukan karena tindakan KIP Aceh dalam penentuan jadwal pilkada dan penundaan jadwal tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Fakta-fakta Kapolsek Mijen Semarang Digerebek Istri Selingkuh dengan Janda, Begini Nasibnya Sekarang

Baca juga: UTU Buka Pendaftaran CPNS

Selain itu juga karena lemahnya integritas dan profesionalitas dari komisioner KIP Aceh sehingga berakibat pada tidak jelasnya kapan pilkada Aceh akan dilaksanakan.

"Klien saya sudah bekerja untuk melakukan penggalangan di lapangan guna persiapan beliau maju sebagai calon bupati Aceh Singkil, namun tiba-tiba KIP Aceh menunda pelaksanaan pilkada dan bahkan tidak ada kejelasan sampai kapan pilkada akan ditunda," ujarnya.

Apalagi alasan KIP karena ketiadaan anggaran, menurut Imran, tidak masuk di akal karena pada saat KIP Aceh menetapkan jadwal dan tahapan pilkada pada tanggal 19 Januari 2021, APBA 2021 telah disahkan.

"Dan pada saat KIP Aceh menunda Pilkada pada 2 April 2021 APBA juga belum ada perubahan. Sehingga alasan ini terkesan mengada-ngada dan menimbulkan persepsi publik bahwa Pemerintah Aceh tidak mendukung pelaksanaan pilkada," ujarnya.

Baca juga: Majelis Adat Gayo Setuju Areal Penggalian Arkeologi Gayo Prasejarah Dijadikan Tanah Adat

Baca juga: Foto-Foto Kondisi Pemakaman Jenazah Covid-19 di Indonesia, Tiap Hari Kian Bertambah

Di samping itu, Imran Mahfudi juga menegaskan bahwa pengaduan ini perlu dilakukan supaya ada kejelasan kapan semestinya pilkada Aceh dilaksanakan, apakah di tahun 2022 atau tahun  2024.

Dengan demikian, semua bakal calon bupati/wali kota/ dan gubernur yang ikut dalam pilkada nanti lebih mudah melakukan persiapan dan tidak terkatung-katung seperti sekarang.  

"Jadi harus diuji ada tidaknya kesalahan KIP Aceh dalam penetapan jadwal dan tahapan serta penundaan jadwal dan tahapan pilkada. Jika yang telah dilakukan KIP Aceh benar, maka pilkada harus dilanjutkan, demikian juga jika sebaliknya," tutupnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved