Breaking News:

Rp 275 Miliar Tak Terealisasi, DPRA Panggil Dinas PUPR

Badan Anggaran (Banggar) DPRA melaksanakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/SA'DUL BAHRI
Dahlan Jamaluddin, Ketua DPRA Aceh. 

BANDA ACEH - Badan Anggaran (Banggar) DPRA melaksanakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020, Kamis (8/7/2021).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dihadiri oleh Ketua TAPA Taqwallah dan Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardi. Dalam rapat itu, Dinas PUPR diminta menjelaskan penggunaan anggaran tahun 2020.

Mawardi menyampaikan bahwa setelah terjadi pergeseran (refocusing) anggaran kali keempat, dinas yang ia pimpin mengelola dana sebesar Rp 721 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, anggaran yang berhasil direalisasikan hanya Rp 446 miliar lebih. Artinya, ada Rp 275 miliar lebih tidak berhasil direalisasikan dan bersumber paling banyak dari pelaksaan proyek tahun jamak (multiyears contract).

Dalam rapat itu, beberapa anggota Banggar menilai laporan yang disampaikan Dinas PUPR tidak jelas dan detail. Mawardi dinilai tidak menjelaskan secara menyeluruh ke mana anggaran dipergunakan selama tahun 2020.

Salah satu anggota Banggar, Marhaban Makam menyatakan bahwa format laporan yang disampaikan oleh Dinas PUPR tidak bisa memberi gambaran terkait pertanggungjawaban APBA tahun 2020 yang mereka kelola.

"Format yang disampaikan ini belum transparan dan belum bisa dipertanggungjawabkan. Format ini untuk mengelabui DPR Aceh," kata Marhaban Makam geram. Padahal, Banggar DPRA ingin mengetahui secara detail penggunaan semua dana yang bersumber dari PAA (Pendapatan Asli Aceh), DAU (Dana Alokasi Umum), DAU (Dana Alokasi Khusus), DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh), dan lainnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mempertanyakan beberapa paket pengawasan jalan yang disampaikan oleh Dinas PUPR tidak tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBA Tahun 2020 yang disampaikan oleh Gubernur Aceh kepada DPRA, beberapa waktu lalu.

Anggota Banggar lainnya, Teuku Raja Keumangan (TRK), juga mempertanyakan alasan Dinas PUPR yang tetap melaksanakan proyek pembangunan jalan tahun jamak pada tahun 2020.

Padahal, kata dia, sudah ada kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan DPRA dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa proyek tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2020, tapi dimulai pada tahun 2021.

Sementara itu, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin menjelaskan bahwa rapat Banggar akan terus dilaksanakan hingga pertengahan Juli nanti. Pihaknya akan memanggil semua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mempertanyakan program kerja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020.

Setelah semua data dan dokumen dihimpun, DPRA akan melahirkan rekomendasi yang akan menjadi Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun 2020.(mas)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved