Breaking News:

Salam

Di Tengah Pandemi, Kita Membicarakan Demokrasi?

Gubernur Nova Iriansyah mengatakan demokrasi di Aceh sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah 

Gubernur Nova Iriansyah mengatakan demokrasi di Aceh sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bahkan, dalam survei perkembangan demokrasi Indonesia yang dilakukan BPS pada tahun 2018, Aceh menempati posisi pertama sebagai daerah dengan pertumbuhan demokrasi terbaik. "Semangat demokrasi inilah yang mewarnai proses pembangunan Aceh saat ini," katanya  dalam satu forum diskusi publik dua hari lalu.

Nova juga menggarisbawahi bahwa demokrasi di Aceh berbeda dengan daerah lain. “Ini lantaran karakter sosial budaya masyarakat Aceh tak sama dengan daerah lain. Dari kacamata agama misalnya, masyarakat Aceh mayoritas muslim. Sehingga ajaran Islam selalu menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat di daerah ini,” kata Nova.

Gubernur pun memaparkan, pengawasan sistem pemerintahan di Aceh begitu ketat karena lembaga yang melakukan hal tersebut cukup banyak. Selain DPRA/DPRK, ada pula kelompok masyarakat dan individu yang sangat kritis terhadap gerak pembangunan Aceh. Di satu sisi, kebebasan seperti itu mendorong pemerintah lebih berhati-hati dan harus transparan dalam menjalankan kebijakannya. Namun di sisi lain, terkadang kebebasan itu juga tidak lagi menerapkan sendi-sendi etika yang benar. "Hal seperti ini tentu saja sangat tidak elok, karena sudah di luar etika demokrasi itu sendiri," kata Gubernur.

Nova mengatakan tetap berpikir positif atas kebebasan yang berkembang sekarang. Setidaknya, Pemerintah Aceh senantiasa berjalan pada jalur yang seharusnya. Gubernur berharap semangat demokrasi ini akan lebih berkembang lagi, sehingga masalah etika juga menjadi pertimbangan dalam menyampaikan pendapat.

Sedangkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Abulyatama (Unaya), Wiratmadinata, mengatakan, bentuk demokrasi yang paling tepat diterapkan di Aceh, adalah demokrasi yang sesuai dengan adab dan akhlak yang diajarkan dalam Islam. "Kalau kita detailkan lagi dalam adab penyampaian pendapat dalam konteks Aceh, maka tidak boleh bertentangan dengan tata krama, sopan santun, bahasa yang baik. Karena agama kita mengajarkan demikian," ujarnya.

Wira melihat, banyak pihak sering terjebak dengan pemahaman bahwa demokrasi adalah kebebasan tanpa batas sehingga membuat sejumlah orang kerap bertindak di luar koridor konstitusi dan hukum. "Misalnya, menggunakan pendekatan ujaran kebencian, hoax, fitnah dan bentuk lain yang tak sesuai dengan adab dan akhlak. Apalagi, berdampak pada perpecahan di masyarakat, maka pendekatan itu tak bisa digunakan di Aceh," jelasnya.

Kita akui demokrasi terbangun di Aceh terus membaik meski dalam banyak hal, seperti dikatakan Nova, Pemerintah di Aceh harus banyak urut dada. Namun, kita melihat, suasana yang terbangun baik itu, sejak negeri ini bahkan dunia dilanda pandemi Covid, kualitas demokrasi secara tak langsung mengalami pelemahan.

Satu penelitian menyebutkan, ada beberapa kebijakan dalam upaya memerangi virus Corona secara tidak langsung terselip upaya sentralisasi kekuasaan dan intervensi negara, sehingga ruang publik (bahkan privat) maupun kewenangan pemerintahan daerah menjadi tereduksi. Apa boleh buat, masyarakat harus menerima walau sejatinya adalah kemunduran bagi kehidupan demokrasi kita.

Namun, publik juga diingatkan, ekosistem politik saat pandemi ditandai dengan peran pemerintahan yang diperkuat guna menangani krisis. Dalam setiap krisis ada tendensi penguatan peran penguasa, baik dengan alasan yang terkait kebencanaan, peperangan, ataupun krisis lainnya. Atas nama memulihkan krisis, pemerintah dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap penting.

Dalam kondisi seperti ini pemerintah kemudian menjadi cenderung memiliki banyak hak bahkan privilege, termasuk membuat berbagai aturan yang bersifat restriksi atau diskresi. Aturan khusus negara dapat memasuki ranah-ranah privat sekalipun. Pemerintah dapat menerapkan itu secara sepihak. Di banyak negara, aturan lockdown ataupun karantina tidak memerlukan persetujuan dari masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memiliki hak untuk menggunakan segenap sumber daya yang ada untuk dapat membawa negara keluar dari kondisi krisis. Ini memungkinkan negara mengeluarkan pengaturan yang bersifat khas demi pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin.

Semoga Covid cepat berlalu agar demokrasi kita bisa berkembangan secara normal kembali.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved