Breaking News:

Kanwil DJPB Aceh

Pemerintah Beri Relaksasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Relaksasi ini diberikan karena daerah mengalami beberapa kendala dalam memenuhi dokumen peryaratan penyaluran DAK Fisik...

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Eddy Fitriadi
For Serambinews.com
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi. 

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Seiring pemberlakuan PPKM Darurat untuk Jawa dan Bali, serta sejumlah daerah di luar itu, Pemerintah memberikan sejumlah relaksasi dan suntikan bantuan.

Bahkan, pemerintah daerah mendapat relaksasi dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi menyampaikan selain kebijakan tambahan anggaran sektor kesehatan dan intervensi perlindungan sosial bagi masyarakat, pemerintah juga memberikan relaksasi bagi pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Untuk DAK Fisik, pemerintah memberikan relaksasi perpanjangan pengajuan persyaratan penyalurannya.

Semula, batas pengajuannya adalah tanggal 21 Juli 2021, diperpanjang menjadi 31 Agustus 2021.

Relaksasi ini diberikan karena daerah mengalami beberapa kendala dalam memenuhi dokumen peryaratan penyaluran DAK Fisik, sehingga terdapat risiko target prioritas nasional melalui DAK Fisik tidak tercapai.

“Ada tambahan kurang lebih 26 hari kerja bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten dan Kota untuk menyiapkan dokumen persyaratan DAK Fisik. Saya optimis seluruh pemerintah daerah di Aceh dapat memenuhi persyaratan untuk semua kegiatan yang telah dialokasikan” tambah Syafriadi.

Sampai dengan tanggal 9 Juli 2021, realisasi DAK Fisik telah mencapai Rp294,75 miliar atau 11,7% dari pagu Rp2,53 triliun.

“Sudah ada 20 kabupaten dan kota yang mulai merealisasikan penyaluran DAK Fisiknya. Sudah ada tanda-tanda akselerasi percepatan, semoga segera diikuti pemerintah daerah yang lain” lanjut Syafriadi.

Untuk Dana Desa, melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor 7 Tahun 2021, pemerintah memberikan relaksasi dalam bentuk percepatan penyaluran BLT Desa.

Percepatan penyaluran BLT Desa ini dilakukan dengan memindahkan Peraturan Desa mengenai APBDes, yang semula merupakan syarat penyaluran tahap I menjadi syarat tahap II.

Untuk pengajuan persyaratan penyalurannya, di bulan kesatu cukup surat kuasa pemindahbukuan dan merekam data KPM BLT Desa bulan kesatu dan di bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas cukup melakukan tagging desa layak salur dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Realisasi Dana Desa sendiri sampai dengan 9 Juli 2021 telah mencapai Rp2,24 triliun atau 44,8% dari pagu Rp4,99 triliun. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp304,79 miliar telah direalisasikan untuk BLT Desa di 6.333 Desa.

“Kanwil dan 7 KPPN di Aceh terus berkomitmen untuk mendukung kebijakan relaksasi dan percepatan ini. Setiap dokumen persyaratan penyaluran yang sudah lengkap, akan kami proses pada kesempatan pertama sesuai ketentuan. Semuanya gratis tanpa biaya,” tutup Syafriadi.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved