Breaking News:

Pemerintah Beri Relaksasi Dana Desa

Seiring pemberlakuan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa dan Bali

Editor: hasyim
Kemendes
BLT dana desa 

BANDA ACEH - Seiring pemberlakuan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa dan Bali, serta sejumlah daerah di luar itu, pemerintah memberikan sejumlah relaksasi dan suntikan bantuan. Pemerintah daerah juga mendapat relaksasi dalam  penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)  Fisik dan Dana Desa.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi menyampaikan, selain kebijakan tambahan anggaran sektor kesehatan dan intervensi perlindungan sosial bagi masyarakat, pemerintah juga memberikan relaksasi bagi pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Untuk DAK Fisik, pemerintah memberikan relaksasi perpanjangan pengajuan persyaratan penyalurannya. Semula, batas pengajuannya adalah tanggal 21 Juli 2021, diperpanjang menjadi 31 Agustus 2021. Relaksasi ini diberikan karena daerah mengalami beberapa kendala dalam memenuhi dokumen peryaratan penyaluran DAK Fisik, sehingga terdapat risiko target prioritas nasional melalui DAK Fisik tidak tercapai.

“Ada tambahan kurang lebih 26 hari kerja bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten dan Kota untuk menyiapkan dokumen persyaratan DAK Fisik. Saya optimis seluruh pemerintah daerah di Aceh dapat memenuhi persyaratan untuk semua kegiatan yang telah dialokasikan,” tambah Syafriadi.

Sampai dengan tanggal 9 Juli 2021, realisasi DAK Fisik telah mencapai Rp 294,75 miliar atau 11,7 persen dari pagu Rp 2,53 triliun. “Sudah ada 20 kabupaten dan kota yang mulai merealisasikan penyaluran DAK Fisiknya. Sudah ada tanda-tanda akselerasi percepatan, semoga segera diikuti pemerintah daerah yang lain” lanjut Syafriadi.

Untuk Dana Desa, melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor 7 Tahun 2021, pemerintah memberikan relaksasi dalam bentuk percepatan penyaluran BLT Desa. Percepatan penyaluran BLT Desa ini dilakukan dengan memindahkan Peraturan Desa mengenai APBDes, yang semula merupakan syarat penyaluran tahap I menjadi syarat tahap II. Untuk pengajuan persyaratan penyalurannya, di bulan kesatu cukup surat kuasa pemindahbukuan dan merekam data KPM BLT Desa bulan kesatu dan di bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas cukup melakukan tagging desa layak salur dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Realisasi Dana Desa sendiri sampai dengan 9 Juli 2021 telah mencapai Rp 2,24 triliun atau 44,8 persen dari pagu Rp 4,99 triliun. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp 304,79 miliar telah direalisasikan untuk BLT Desa di 6.333 Desa.

“Kanwil dan 7 KPPN di Aceh terus berkomitmen untuk mendukung kebijakan relaksasi dan percepatan ini. Setiap dokumen persyaratan penyaluran yang sudah lengkap, akan kami proses pada kesempatan pertama sesuai ketentuan. Semuanya gratis tanpa biaya” tutup Syafriadi.

Perpanjangan Diskon Listrik

Pemberlakuan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  tersebut mempengaruhi aktivitas ekonomi, dan berpotensi memberikan kembali tekanan bagi masyarakat miskin dan rentan, serta dunia usaha terutama sektor UMKM.

Oleh karena itu, Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah antisipasi yang cepat, dan terukur, di antaranya penguatan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama, antara lain fokus percepatan vaksinasi, menjaga protokol kesehatan 5M dan 3T, serta mendukung tambahan penyediaan fasilitas kesehatan, menjaga resilience, survival dan recovery bagi masyarakat miskin dan rentan serta UMKM. Selain itu, diikuti juga dengan penguatan program perlindungan social.

Kesiapsiagaan APBN sebagai instrumen kebijakan yang responsif dan fleksibel pun diperkuat dengan kebijakan tambahan anggaran, akselerasi percepatan program perlindungan sosial serta relaksasi kebijakan penyaluran anggaran bagi daerah.

Beberapa diantaranya adalah tambahan anggaran Kesehatan sekitar Rp 13,01 triliun, percepatan pencairan PKH Triwulan III pada awal Juli 2021, pemenuhan target awal 18,8 juta KPM dan percepatan pencairan Kartu Sembako pada awal Juli 2021, perpanjangan Bansos Tunai (BST) selama 2 bulan, yaitu Juli-Agustus 2021, perpanjangan diskon listrik 50 persen bagi pelanggan 450VA dan 25 persen bagi pelanggan 900VA Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari bulan Juli s.d. September 2021, perpanjangan Bantuan Rekening Minimum, relaksasi persyaratan targeting dan relaksasi penyaluran BLT Desa, penambahan target Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk 3 juta penerima baru serta penambahan sekitar 2,8 juta peserta baru Kartu Pra-Kerja.(mun)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved