Breaking News:

Salam

Pemerintah Harus Terus Buru “Produsen” Hoaks 

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani, mengatakan, dua hal yang menyebabkan rendahnya

Editor: bakri
FOTO IST
SAIFULLAH ABDULGANI, Jubir Satgas Covid-19 Pemerintah Aceh 

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani, mengatakan, dua hal yang menyebabkan rendahnya realisasi vaksinasi di Aceh. Pertama, karena masyarakat belum teredukasi secara baik tentang manfaat vaksinasi Covid-19. Kedua, pengaruh berita hoaks tentang vaksin itu sangat tinggi. Berita itu beredar secara massif dan mempengaruhi masyarakat dalam mengambil kesimpulan. “Jadi kami sampaikan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir terhadap vaksin, karena vaksin Sinovac yang digunakan sekarang sudah melewati uji klinis, izin BPOM, dan Fatwa MUI yang menyatakan halal serta tausiyah MPU Aceh.”

Menurut data, hingga 9 Juli 2021, masyarakat Aceh yang sudah divaksin dosis pertama sebanyak 490.407 jiwa. Target yang harus dicapai antara 70 hingga 80 persen dari populasi yang harus divaksinasi Covid-19. Untuk Aceh total sasaran yang harus divaksinasi dari 5,3 juta penduduk sekitar 4.125.000 orang. Itu semuanya harus dapat vaksin dosis pertama dan dosis kedua.

Sedangkan angka serangan virus Corona di Aceh  sudah mencapai 20.135 kasus. Yang sembuh 15.493 orang. Yang meninggal 861 orang. Selebihnya masih dalam perawatan.

Ada keluhan serius dari Satgas Penanganan Covid-19 di Aceh. “Di tengah pandemi Covid-19 ini, pertarungan informasi terjadi sangat massif di masyarakat. Katakanlah rilis yang setiap hari kita update, itu justru tidak di-share. Kita amati perilaku netizen kita, informasi yang bermanfaat itu tidak di-share, tapi informasi lain malah diviralkan. Misal ada seseorang tidak percaya pada Covid, kebetulan dapat informasi tentang orang sudah divaksin kena Covid-19 lagi, nah kemudian berita ini di-share dan viral. Nah ini lebih mempengaruhi publik ketimbang informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah, sehingga membuat imbauan-imbauan kita tidak sampai, informasinya tertutupi dengan informasi yang seperti tadi saya sebutkan,” keluh Saifullah Abdulgani.

Pemerintah memang pantas mengeluh terkait hoaks. Seorang pakar komunikasi mengatakan, terkait Covid, salah satu penyebab keresahan masyarakat karena mengkomsumsi informasi hoaks. Menurut pakar itu, dalam kondisi krisis, penyebaran hoaks semakin massif. Akibatnya, banyak masyarakat bingung dalam mengonsumsi informasi, terutama terkait Covid-19.

Pemerintah memang sudah menerapkan sistem informasi satu pintu terkait Covid. Akan tetapi, perilaku pengguna media sosial seperti mengalahkan info-info yang benar dari pemerintah. Masyarakat lebih cepat terpengaruh info-info tak jelas yang beredar di media sosial. Sebab, sumber informasi yang paling mudah diakses adalah media sosial. Sayangnya kebiasaan mengonsumsi informasi tanpa melakukan cek dan ricek membuat netizen gampang terpapar hoaks. Apalagi, kemasan hoaks yang beredar bermacam-macam. Bisa dari sebuah kelakar namun berujung serius dan warganet teracuni. Ada ratusan hoaks tentang virus Corona yang beredar di medsos, dan masyarakat terpengaruh oleh berita-berita atau gambar-gambar palsu itu.

Ini bukan hanya keluhan Pemerintah Indonesia, tapi hoaks ini juga menjadi “penyakit” bagi banyak negara. Ada yang gagal mengatasinya, namun ada pula yang berhasil memberantas hoaks. Pemerintah Singapura, contohnya, sangat ketat dalam urusan mengelola informasi publik terutama mengenai Covid-19 sehingga masyarakatnya terhindar dari pengaruh berita palsu.

Ketatnya informasi yang dikelola Singapura tersebut untuk mencegah terjadinya ketakutan dan kepanikan yang berlebihan di masyarakat. “Takut dan panik bisa merusak banyak hal, tidak saja dari ekonomi tapi psikologis. Karena itulah pemerintah sangat berhati-hati dalam menyebarkan informasi,” kata seorang aktivis LSM Singapura.

Dia mengungkapkan, dalam pengelolaan informasi di Singapura, data yang dibagikan ke masyarakat sudah melewati proses verifikasi ketat. Dan, keterbukaan informasi di Sngapura tentang Corona memungkinkan publik untuk mengetahui di mana klaster-klaster yang beresiko tinggi, namun tentu dengan tetap merahasiakan identitas pasien. “Misalnya riwayat kontak dan penularan. Termasuk setiap kasus penyembuhan juga diumumkan. Intinya, manajemen komunikasi sama pentingnya dengan manajemen penanganan pasien," ujar dia.

Intinya, untuk hal-hal penting seperti pencegahan dan pengobatan virus Corona, publik harus selektif mengonsumsi informasi. Jangan, hanya melihat medsos, tapi harus mengikuti info-info dari media resmi. Dan, yang lebih penting, pemerntah harus terus memburu “produsen” hoaks.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved