Breaking News:

Jurnalisme Warga

Ada Saatnya Sertifikat Tanah Diblokir

Beberapa bulan cicilannya ke bank maupun komunikasi kami lancar saja Bu, tetapi sudah tiga bulan ini dia tidak bisa lagi saya hubungi

Editor: bakri
Ada Saatnya Sertifikat Tanah Diblokir
FOR SERAMBINEWS.COM
SITI RAHMAH, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT dan Agen Perubahan BPN Aceh Besar, melaporkan dari Aceh Besar

OLEH SITI RAHMAH, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT dan Agen Perubahan BPN Aceh Besar, melaporkan dari Aceh Besar

“Bu, saya punya rumah, sertifikatnya sudah saya balik nama ke teman saya untuk membantunya pinjam dana ke bank. Beberapa bulan cicilannya ke bank maupun komunikasi kami lancar saja Bu, tetapi sudah tiga bulan ini dia tidak bisa lagi saya hubungi. Apa yang harus saya lakukan? Rencana saya mau blokir sertifikat saya ke Badan Petanahan Nasional (BPN),” ungkap seorang bapak paruh baya kepada saya, awal Juli lalu.

“Wah, kalau itu saya tidak bisa jawab, Pak. Bapak bisa langsung tanyakan ke pihak BPN,” jawab saya.

“Kenapa sertifikat itu bisa dibalik nama ke nama teman Bapak?” tanya saya.

“Saya dan dia buat jual beli, kemudian sertifikat di balik nama ke nama teman saya agar proses dia pinjam uang di bank lebih mudah. Padahal, sebenarnya jual beli itu tidak ada, Bu. Fiktif belaka,” jawabnya sedih.

Dari kasus di atas, kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemblokiran sertifikat. Pemblokiran diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut.

Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh perorangan, badan hukum, atau penegak hukum. Pemblokiran sertifikat merupakan proses di mana penerbitan sertifikat, balik nama, dan peralihan hak, tidak bisa diproses karena ada sanggahan dari pihak lain. Pemblokiran sertifikat biasanya karena ada sengketa.

“Sebelum didaftar untuk diblokir, BPN akan mengecek terlebih dahulu apakah layak atau tidak untuk diblokir. Jika berdasarkan data yang ada mendukung untuk diblokir, maka kepala kantor akan memutuskan untuk diblokir. Jika tidak memenuhi syarat untuk diblokir, maka BPN akan mengirimkan surat atau pemberitahuan bahwa sertifikat tersebut tidak bisa diblokir,” jelas Bu Nova, Koordinator Bagian Pendaftaran Tanah di Kantor BPN Aceh Besar kepada saya.

Layak blokir jika objek yang diajukan untuk blokir ada atau sesuai dengan sertifikat, mempunyai alasan yang kuat atau mendasar untuk diblokir, misalnya konflik keluarga (suami istri yang sedang berseteru atau dalam proses gugat cerai yang dibuktikan dengan fotokopi buku nikah atau kartu keluarga), atau perebutan harta warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan pewarisan dan surat pendukung lainnya.

“Jika sertifikat dalam keadaan terblokir, maka semua jenis pelayanan yang ada di kantor pertanahan tidak bisa dilakukan, kecuali pelayanan pencabutan blokir,” tambahnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved