Pikap Terjungkal Ditanjakan Jalan Tutut-Geumpang, Anggota DPRA Beri Kritikan Pedas

“Jalan tersebut bukan hanya menghambat perjalanan tapi juga sering memakan korban jiwa,” ujarnya saat dikonfirmasi Serambinews.com, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Pencuri Sepeda Motor di Aceh Barat Ditangkap di Kebun Durian di Aceh Selatan

Selama ini, sambung Tarmizi, masyarakat yang melintas jalan tersebut sering berinisiatif memperbaiki sendiri jalan longsor, terutama di wilayah Sungai Mas, tepatnya di Desa Lancong.

“Kemarin saat hujan deras, jalan tersebut tertimbun longsor. Salah satu masyarakat yang memiliki beko pribadi, Pak Zulkifli, membersihkan jalan tersebut sehingga masyarakat kembali bisa menggunakan jalan tersebut,” ujarnya.

Anggota DPRA, Tarmizi SP mengaku sudah sering menyampaikan persoalan ruas lintasan Meulaboh-Tutut-Geumpang kepada Gubernur  Aceh, Nova Iriansyah dalam setiap rapat paripurna. 

“Saya sudah menyampaikan berulang kali di dalam sidang paripurna, terakhir saya sampaikan di depan Pak Gubernur agar jalan tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Aceh,” kata politikus Partai Aceh ini.

Menurutnya, ruas jalan Meulaboh-Tutut-Geumpang merupakan satu-satunya jalan menuju barat selatan (Barsela) yang sudah berstatus jalan provinsi.

Sedangkan lintasan jalan Takengon- Beutong, Nagan Raya saat ini masih berstatus jalan nasional.

Baca juga: Kasus Covid-19 Cluster Klub Karaoke di Singapura, 400 Tempat Hiburan Malam Ditutup

“Yang menggunakan jalan provinsi tersebut bukan hanya masyarakat Aceh Barat, tapi umumnya masyarakat Barsela  dan masyarakat utara timur,” ungkap dia.

Menurutnya, Pemerintah Aceh seperti tidak serius dalam memperhatikan kerusakan ruas jalan Tutut-Geumpang. Hal ini dilihat dari kecilnya alokasi anggaran untuk perawatan jalan tersebut.

“Anggaran yang dikucurkan saat saya melobi Kadis PUPR Pak Fajri, waktu itu, hanya dianggarkan 5 miliar untuk tahun 2021, itupun sudah maksimal Pak Fajri berjuang.

Kalau anggarannya cilet-cilet, hanya 5 miliar setiap tahun maka sampai kapanpun jalan itu tidak akan pernah selesai,” tegasnya.

Karena itu, untuk tahun 2022, DPRA meminta Gubernur dan Kadis PUPR agar mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar sehingga perbaikan jalan tersebut bisa secepatnya tuntas dan titik-titik longsor segera teratasi.

“Jangan ada alasan tidak ada uang, sedangkan Silpa hampir 4 triliun dan untuk dana siluman tersedia ratusan miliar,” demikian Tarmizi SP.(*)

Baca juga: Isu Skandal Seks Oknum DPRK Bener Meriah Heboh di Medsos, Ini Kata Ketua DPRK