Breaking News:

Opini

Pendidikan Progresif untuk Aceh

Sebagai daerah yang pernah mengalami konflik dengan rentang waktu yang tidak singkat, upaya membenahi pendidikan Aceh bukanlah

Editor: bakri
Pendidikan Progresif untuk Aceh
FOR SERAMBINEWS.COM
Zulfata, M.Ag, Direktur Sekolah Kita Menulis (SKM)

Oleh Zulfata, M.Ag, Direktur Sekolah Kita Menulis (SKM)

Sebagai daerah yang pernah mengalami konflik dengan rentang waktu yang tidak singkat, upaya membenahi pendidikan Aceh bukanlah suatu pekerjaan yang mengalir alamiah begitu saja, ia tidak cukup bermain statistik kelulusann peserta didik. Sehingga memicu perbedaan yang menyolok terkait strategi memajukan pendidikan antara birokrat kampus dengan birokrat pembantu kepala daerah.

Kecemasan terkait kondisi pendidikan yang disinggung dalam tulisan ini sejatinya tidak saja bicara sejauhmana kemampuan anak muda Aceh dalam lulus di perguruan tinggi ternama, baik di dalam negeri atau di luar negeri, dan bukan pula menilai kualitas pendidikan Aceh dari jumlah pengangguran sarjana yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi fokus kecemasan yang menjadi dalang penulisan kajian ini adalah bagaimana mutu pendidikan Aceh itu mampu menciptakan para pemangku kekuasaan Aceh di masa depan yang beintegritas, visioner dan anti korupsi.

Dalam perkembangan penguatan pendidikan di Aceh beberapa tahun terakhir tampak luput dalam memproyeksikan agar peserta didik memiliki kecakapan bergotong-royong, mandiri, independen, dan inovatif dalam mengambil keputusan dalam keadaan yang sulit, terlebih mengenai hak kekhususan Aceh. Benar bahwa gagasan ini tidak bicara soal bagaimana teknis pendidikan yang akan diberikan oleh peserta didik di kalangan kanak-kanak hingga menengah atas. Paling tidak, prinsip pendidikan yang diuraikan dalam tulisan ini dapat menjadi rambu-rambu dalam penerapan pendidikan Aceh.

Sebelum berbicara terlalu jauh, menarik untuk menjawab terkait apakah makna pendidikan Aceh itu? Bagaimanakah perwujudannya? Serta siapa pelaku yang terlibat di dalamnya? Sedikit menjawab pertanyaan di atas, pendidikan Aceh dalam arti luas dapat dimaknai sebagai pendidikan yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh sebagai dampak hadirnya orang-orang yang terdidik.

Wujud pendidikan sedemikian senantiasa memproyeksikan agar orang-orang yang terdidik tidak menjadi sumber masalah bagi perwujudan kesejaheraan di Aceh. Dalam konsep pendidikan seperti ini pula indikator kemajuan pendidikan Aceh dapat dilihat dari sejauhmana tingkat keadaban sosial dan kretivitas jebolan lembaga pendidikan di Aceh.

Sudah saatnya program pendidikan Aceh tidak sekadar mengikuti mata anggaran pada lembaga pemerintah yang terkait, dan tidak pula aktivitas pendidikan dibiarkan mengalir begitu saja dengan tidak menyebutnya sebagai aktivitas formalitas. Sanggup atau tidak, pendidikan Aceh harus benar-benar didesain untuk stabilitas kehidupan manusia di Aceh yang di dalamnya mensyaratkan harus dominannya manusia-manusia yang jujur dan penuh jiwa perikemanusiaan setelah duduk di lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan seperti inilah yang disebut dengan pendidikan progresif.

Makna progresif dalam hal ini adalah pendidikan harus terus digiring, dipola dan dikawal untuk mengalami kemajuan mendekati kesejahteraan daerah. Sebab pendidikan harus tetap didudukkan dalam persoalan bagaimana proses memanusiakan manusia agar menjadi system pendidikan di Aceh. Dengan seperti ini, relevansi cita-cita pendidikan nasional yang digariskan oleh bapak pendidikan bangsa Ki Hadjar Dewantara dapat menyatu dengan arah dan pelaksanaan pendidikan di Aceh.

Dalam tatanan konsep memang Aceh tidak sulit menemukan jati diri pendidikannya, sebab sejarah pembentukan Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam beserta tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya cukup menjadi cerminan untuk pelaksanaan pendidikan di Aceh hari ini. Seirinng dengan bertambahnya tantangan pendidikan di Aceh, tentu bukan pekerjaan mudah untuk mewujudkan pendidikan Aceh agar sesuai dengan prinsip pendidikan yang progresif.

Mencermati subjek yang dididik dalam wilayah Aceh, teradapat tiga gologan yang menjadi sasaran penguatannya yaitu, kalangan kanak-kanak, remaja hingga dewasa (mahasiswa). Tiga subjek didik ini harus disentuh dengan samangat sinergitas yang muaranya nanti mampu menciptakan lulusannya tampil sebagai aktor problem solving di Aceh. Bukan justru menjadi beban bagi penguatan pendidikan atau melelahkan Aceh dalam meraih status kesejahteraan.

Benar bahwa mengurus pendidikan adalah tugas tanpa henti, ia harus terus berkelanjutan dan sinergi. Dalam proses seperti ini pula sejatinya para pemangku kebijakan terkait pendidikan diharapkan tidak tenggelam dengan angka-anga statistik terkait pendidikan di Aceh, sehingga kabur melihat kondisi daerah Aceh hari ini yang erat kaitannya dengan mutu pendidikan dalam jangka 20 tahun yang lalu.

Terdapat kaedah sederhana untuk memahami daya lenting suatu pendidikan bahwa pendidkan yang diprogramkan 20 tahun yang lalu, dampaknya dapat dirasakan untuk hari ini. Seterusnya, program pendidikan hari ini akan mengalami dampaknya pada 20 tahun ke depan. Artinya, setiap program pendidikan harus terus dicermati relevansinya dari tahun ke tahun, dan dikaitkan dengan kondisi masyarakat secara realistis. Sehingga mengambil kebijakan pendidikan tidak hanya melalui angka statistik.

Dalam konteks ini penulis tidak sedang mempertentangkan antara realitas empiris dengan statistik, tetapi dua hal ini semestinya saling menguatkan. Tanpa statistik yang akurat, menyikapi realita hanya spekulasi belaka. Demikian pula tanpa menyesuaikan dengan realitas- empiris, maka angka statistik adalah benda mati yang tidak membawa pengaruh apapun bagi kondisi kemanusiaan.

Khusus keadaan pendidikan di Aceh hari ini, disadari atau tidak, pendidikan Aceh saat ini adalah dampak dari program pendidikan 20 tahun yang lalu. Sama halnya kondisi daerah Aceh hari ini adalah cerminan dari penerapan pendidikan 20 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, kontribusi pendidikan progresif untuk dirancang masa kini sangat menentukan bagaimana kondisi Aceh pada 20 tahun mendatang. Apakah terus mewariskan sistem yang buruk atau menanggalkannya dengan sistem pendidikan yang progresif.

Memang benar ada dampak jangka pendek ketika program pendidikan Aceh hari ini yang berdampak pada kondisi saat ini pula. Hal ini dapat diketahui melalui pemberlakuan pembelajaran online di masa pandemi misalnya. Namun demikian yang menjadi patokan umum harus diperkuat adalah bagaimana semua program terkait pendidikan di Aceh dapat mengarah pada menguatnya orang-orang yang terdidik untuk terus memicu kesejahteraan seluas-luasnya di Aceh.

Untuk itu, saat mengurus Aceh, semua pihak yang terlibat harus mampu melihat potensi kekhususan Aceh dengan terus mempersiapkan sumber daya manusianya. Tanpa mempersiapkan generasi Aceh secara terencana, terpadu dan terkontrol, maka daerah Aceh yang kaya sumber daya alam dan kekhususannya dalam kebijakan akan menjadi “singa ompong” dalam menampakkan jati diri kedaerahannya, baik di hadapan nasional maupun dunia.

Pada pemahaman inilah sejatinya muncul hipotesa bahwa tanpa adanya penerapan pendidikan progresif dari hulu ke hilir, dapat dipastikan pendidikan Aceh akan terus terjebak pada pendidikan formalitas yang ikut arus pendidikan sebagai komoditi pasar, dan kaum yang terdidiknya pun ikut menjadi penyokong pendidikan sebagai pasar bebas dalam system mekanisme pasar global yang dibungkus atas nama pendidikan.

Untuk itu, pemangku kekuasaan di Aceh hari ini harus duduk bersama dalam merumuskan dan menerapkan peta perwujudan pendidikan progresif untuk Aceh.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved