Breaking News:

Waduh, Pemerintah Menunggak Biaya Isoman Pasien Covid-19 di Hotel Sebesar Rp 196 Miliar

"Ada sekitar Rp 140 miliar periode Februari hingga Juni 2021. Mohon agar segera dicairkan karena itu (hotel) kan megap-megap sekali cashflow-nya."

Editor: Said Kamaruzzaman
Twitter/@EricHermansyah
Foto Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran Jakarta tampak menyala semua lampunya, viral setelah dibagikan akun Twitter pada (9/9/2020). 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang juga merupakan Ketua Perhimpunan Hotel dan restoran (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyebut bahwa pemerintah masih memiliki tunggakan biaya isolasi mandiri (isoman) pasien covid-19 sebesar Rp 196 miliar.

Layanan isoman pasien Covid-19 itu tersebar di 21 hotel di DKI Jakarta.

"Sampai saat ini belum dibayar, masih berproses ada sekitar Rp196 miliar untuk isoman," ujarnya dalam diskusi Pengenaan Pelarangan Beroperasi Bagi Sektor Industri Manufaktur selama penerapan PPKM Mikro Darurat, Rabu (21/7/2021).

Sebetulnya, tagihan itu sudah disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Menurut Hariyadi, prosesnya masih menunggu persetujuan dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

"Ini nanti harusnya masuknya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karena awalnya order (pesanan) dari sana, permintaannya dari BNPB lalu sampaikan ke daerah," imbuh Hariyadi.

Baca juga: Hidup di Tengah Keterbatasan Fisik, Sekeluarga Penyandang Disabilitas di Bireuen Berharap Bantuan

Baca juga: Alhamdulillah, Kota Banda Aceh Kembali ke Zona Oranye, Wali Kota Ingatkan Warga Tetao Patuhi Inwal

Baca juga: Polisi Arab Saudi Tangkap Lima Geng Pencuri Mobil dan 77 Pelanggar Aturan Haji

Berkaca dari tunggakan itu, apabila pemerintah ingin kembali bekerja sama dengan pengusaha hotel, Hariyadi berharap sistem pembayaran bisa diperbaiki.

Ia meminta agar pemerintah pusat mencontoh pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pembayaran biaya isoman ini.

Sebagai contoh, Pemprov Jabar membayar sebagian biaya isoman yakni 50 persen kepada pengusaha hotel dalam dua minggu sekali sehingga bisa mengurangi beban pengelola.

"Kalau pemerintah mau bekerja sama lagi, kami mintanya pola pembayaranya itu yang baik ya. Untuk beberapa daerah seperti Bandung untuk isoman, itu dibayarkan Pemprov, jadi dibayar 50 persen dulu kalau tidak salah. Pembayarannya 2 minggu sekali, jadi sudah jauh lebih baik," kata Hariyadi.

Secara umum ia menuturkan bahwa masyarakat lebih memilih isoman di rumah ketimbang di hotel.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved