Breaking News:

Bea Cukai Aceh Kumpulkan Penerimaan Negara 28 M

Hingga Juni 2021, Kanwil Bea Cukai Aceh telah merealisasikan capaian berupa pengumpulan penerimaan negara sejumlah Rp 38,3 miliar

Editor: bakri
For Serambinews.com
Safuadi 

BANDA ACEH - Hingga Juni 2021, Kanwil Bea Cukai Aceh telah merealisasikan capaian berupa pengumpulan penerimaan negara sejumlah Rp 38,3 miliar atau mencapai 759,9% persen dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp5,02 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh, Safuadi yang juga Kanwil Bea Cukai Aceh dalam konferensi pers kinerja ekonomi aceh semester 1 2021, Senin (19/7) di gedung Keuangan Banda Aceh. Dalam konferensi pers itu, sejumlah lembaga seperti Perwakilan Kemenkeu Aceh, Bank Indonesia,  OJK, BPS, BPK dan BPKP memaparkan sejumlah kinerjanya di Aceh.

Safuadi menjelaskan, penerimaan yang dikumpulkan tersebut terdiri dari bea masuk sebesar Rp 290 juta, bea keluar sebesar Rp 37,77 miliar dan cukai sebesar Rp 260 juta.

Kemudian, untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bea Cukai Aceh telah memberikan beragam jenis fasilitas kepabeanan kepada pengusaha dan industri dalam negeri.

Fasilitas kepabeanan tersebut terdiri dari pembebasan dan/atau penangguhan pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi industri dalam negeri dalam melakukan ekspor.

Hingga Juni 2021, fasilitas kepabeanan yang telah diberikan oleh Kanwil Bea Cukai Aceh diantaranya adalah 5 Pusat Logistik Berikat (PLB); 2 Kawasan Berikat (KB); 13 Fasilitas Pembebasan BM dan PDRI Kegiatan Hulu Migas Bumi senilai US$ 181.000 atau Rp 2,6 miliar; 7 Tempat Penimbunan Sementara (TPS); 8 Kawasan Pabean; 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe; dan 1 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang.

Selain pemberian fasilitas kepabeanan untuk mengembangkan ranah industri dalam negeri, Kanwil Bea Cukai Aceh juga berupaya untuk menyukseskan program-program rencana jangka panjang peningkatan perekonomian Aceh. Program-program tersebut diantaranya adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Creating Shared Values (CSV) serta usulan Aceh National Logistic Ecosystem (NLE) Ekspor.

Untuk menyukseskan ketiga program  tersebut, Kanwil Bea Cukai Aceh berinisiasi dengan melakukan penggalian potensi ekspor di wilayah kerja Satuan Kerja (Satker) Kanwil Bea Cukai Aceh yang tersebar di Sabang, Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe, dan Langsa.

Hasil dari penggalian potensi ekspor tersebut diantaranya adalah komoditas pinang di Langsa, komoditas kopi dan komoditas perikanan di Banda Aceh, komoditas kopi dan kelapa di Lhokseumawe, serta produk CPO, komoditas Minyak Nilam, pala, karet, eceng gondok dan jengkol di Meulaboh.

Lalu, dari sisi perlindungan terhadap masyarakat dari masuknya barang-barang illegal. Hingga 13 Juni 2021, Kanwil Bea Cukai Aceh telah berhasil melakukan penindakan sebanyak 254 kali penindakan terhadap penyelundupan barang-barang ilegal yang terdiri dari Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP); bibit dan benih tanaman; barang pornografi; gula; bawang; kendaraan air; kosmetik; dan ballpress (pakaian bekas). Atas tindak penyelundupan tersebut, Kanwil Bea Cukai Aceh telah menggagalkan terjadinya potensi kerugian negara sejumlah Rp 2,1 milyar.

Adapun presentase terbesar penindakan tersebut adalah penindakan terhadap penyelundupan NPP. Pada kegiatan penindakan ini, setidaknya Kanwil Bea Cukai Aceh telah memberantas tindak penyelundupan NPP sebanyak 9 kali melalui operasi gabungan dengan total barang bukti sebanyak 1,913 Ton Methampetamine atau Sabu-sabu, 11 bungkus extacy, dan 1 bungkus tembakau gorilla.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaraan (Kakanwil Djpb) Aceh, Syafriadi mengatakan, serapan anggaran menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi. Lalu harus dipastikan, dana yang disalurkan tepat sasaran dan manfaat, sehingga memberi multiplier effect bagi pembangunan dan masyarakat.

"Jadi apa yang sudah cair dari pemerintah pusat, APBN tentunya, saat ini sudah 43 persen dan di atas target nasional. Jadi ini bagaimana harus memberi multiplier effect bagi masyarakat Aceh," ujarnya.

Sementara penerimaan pajak, target yang telah ditetapkan untuk Aceh melalui Kantor Wilayah DJP Aceh sebesar Rp4,87 Triliun. Hingga 30 Juni 2021 (semester I) tercatat pendapatan pajak sebesar Rp1,623 Triliun atau sebesar 33,28% dari target. (mun)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved