Breaking News:

Gubernur Minta BPKS Bangun Komunikasi yang Baik dengan Pusat

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meminta unsur dalam tubuh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

Editor: hasyim
HUMAS PEMERINTAH ACEH
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, bersama Wali Kota Sabang, Nazaruddin dan Kepala BPKS Sabang, Iskandar Zulkanain, meninjau Pelabuhan Bebas Kawasan Sabang CT-3, Minggu (25/7/2021). 

SABANG - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meminta  unsur dalam tubuh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) harus kompak dan bekerja sama dalam menjalankan tugasnya. Bahkan BPKS diminta bisa membangun komunikasi yang baik ke Pemerintah Pusat, baik dengan lintas kementerian maupun DPR RI.

Katanya, dengan kekompakan, koordinasi, dan komunikasi, maka target mewujudkan pengembangan kawasan Sabang sebagai tempat investasi dan tujuan pariwisata dapat diwujudkan dengan baik. "Membangun kawasan Sabang tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," kata Nova saat menggelar pertemuan dengan Kepala, Dewan Pengawas dan pejabat struktural BPKS, di  Aula Kantor BPKS, Minggu, (25/7/2021).

Dijelaskan, ada tiga unsur yang mengurusi kawasan Sabang. Pertama Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang terdiri dari Gubernur, Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar. Kemudian Dewan Pengawas BPKS dan manajemen BPKS.  Oleh sebab itu, Nova meminta agar setiap tantangan dan masalah yang dihadapi manajemen BPKS dalam melakukan pembangunan kawasan dapat dikonsolidasi terlebih dahulu bersama DKS dan Dewan Pengawas.

Gubernur menjelaskan, salah satu persoalan yang sering dihadapi pihak BPKS dalam melakukan pembangunan adalah adanya tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, ia meminta manajemen BPKS untuk membentuk tim khusus yang selalu siaga untuk memberikan penjelasan kepada pihak kementerian terkait regulasi tersebut.

Dalam rangka menjalankan tugasnya untuk membangun dan mengembangkan kawasan Sabang dan Pulo Aceh di Aceh Besar, BPKS juga diminta untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan berbagai instansi terkait di Pemerintah Pusat. "Selain itu, BPKS juga perlu membangun komunikasi dengan pihak DPR RI. Sebab BPKS ini adalah BLU dari Kementerian Keuangan," kata Nova.

Dalam pertemuan itu, Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnain melaporkan, pihaknya terus melakukan peningkatan kinerja.  Ia menyebutkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPKS tahun 2021 setelah direfocusing berjumlah Rp74 miliar. Sementara DIPA tahun 2022 sudah dikeluarkan dengan pagu Rp77 miliar dan berpotensi direfocusing.

Dalam kesempatan tersebut, Iskandar melaporkan kemajuan kinerja dari BPKS. Semenjak lembaga tersebut berdiri, baru pada tahun 2021 tender kegiatan dapat dilakukan pada bulan Januari, yaitu pembangunan jalan di Pulo Aceh. Sementara sebelumnya, setiap project yang ada di BPKS baru dapat ditender pada bulan Juni.

Di hadapan Gubernur dan Wali Kota Sabang, Iskandar melaporkan sejumlah pembangunan yang telah dilakukan BPKS di kawasan Sabang dan Pulo Aceh. Ia juga memeparkan sejumlah potensi dan tantangan dalam membangun dan mengembangkan kawasan tersebut.

Usai menggelar pertemuan bersama para manajemem BPKS, Gubernur bersama Kepala BPKS dan Wali Kota Sabang mengunjungi Dermaga Jety CT-3 yang pengelolaannya berada di bawah BPKS, di Kecamatan Suka Karya. Dermaga tersebut memiliki panjang 425 meter dengan kedalaman laut bisa di singgahi kapal bertonase tinggi.(mun)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved