Breaking News:

Salam

Jangan Tunda Hak-hak Nakes

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah segera mencairkan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes)

Editor: bakri
Dok Kemendagri
Mendagri Muhammad Tito Karnavian 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah segera mencairkan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes). Ia mengungkapkan, masih ada wilayah yang mencatatkan realisasi anggaran penanganan Covid-19 dalam jumlah rendah, termasuk pencairan insentif nakes. "Tolong insentif tenaga kesehatan ini baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, provinsi untuk tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawab provinsi, kemudian tenaga kesehatan yang ada di kabupaten/kota menjadi tanggung jawab kabupaten/kota ini segera untuk dicairkan," kata Tito.

Menurut Tito, Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan insentif tenaga kesehatan. Anggaran untuk insentif nakes telah dituangkan dalam komponen dana alokasi umum (DAU) di daerah-daerah. Dananya pun sudah ditransfer Menteri Keuangan. Oleh karenanya, tanggung jawab pencairan insentif nakes kini berada di tangan pemda.

Ada sejumlah provinsi yang sudah mencairkan insentif nakes, seperti Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo. "Yang sudah mencairkan nanti saya akan buat surat ucapakan terima kasih," ucap Tito. "Tapi yang belum ya saya tunggu, kita tunggu. Ini adalah tanggung jawab kita untuk mendorong nakes mendapatkan insentifnya," tuturnya. Selain insentif

nakes, Tito juga mendorong kepala daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran penanganan Covid-19 lainnya seperti pembagian masker, kegiatan vaksinasi, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Sesuai Peraturan Menteri Keuangan, 8 persen dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) itu adalah komponen APBD itu dialokasikan minimal 8 persen untuk penanganan pandemi Covid," kata Tito. Sebelumnya, Tito mengungkapkan, terdapat 19 provinsi yang bermasalah dalam penyerapan anggaran kesehatan, salah satunya terkait insentif tenaga kesehatan. Tito

menduga, beberapa kepala daerah bahkan tak tahu soal realisasi anggaran penanganan Covid-19. "Bisa saja kepala daerah memang tak mengetahui persoalan realisasi anggaran penanganan Covid-19. Kami beberapa kali ke daerah banyak yang tidak tahu posisi saldonya seperti apa," kata Tito.

Mendagri sebelumnya memang sudah mengirim surat teguran kepada 19 pemerintah provinsi yang bermasalah. Ke-19 provinsi tersebut yakni Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, dan NTB. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Terkait dengan nasib nakes di tengah pandemi, dua bulan lalu, Jaringan Nakes Indonesia menyampaikan suara hatinya sebagai berikut. "Kami para tenaga kesehatan, seperti perawat dan dokter sering mendapatkan diskriminasi dan tindak kekerasan di masa pandemi. Tidak hanya dikasari pasien, mereka sering mendapat kekerasan verbal dan fisik dari pasien maupun keluarga pasien. (Meski) di bawah tekanan dan diskriminasi, (tapi) empati dan rasa kemanusiaan adalah dasar utama mengapa pelayanan terus berjalan."

Tak bisa dipungkiri, pekerjaan sebagai tenaga kesehatan adalah pekerjaan penuh risiko dan konsekuensi. Mereka harus berjibaku di tengah lonjakan pasien, menghadapi ketaktersediaan fasilitas kesehatan, minimnya alat perlindungan diri, kondisi kesehatan yang rentan terkena virus, hingga berhadapan dengan kematian.

Sampai 21 April 202, terdapat 866 tenaga kesehatan Indonesia yang gugur melawan Covid-19 diantaranya 325 dokter, 275 perawat, 145 bidan, dan beberapa kategori tenaga kesehatannya lainnya, seperti epidemiolog, sopir ambulans, sanitarian, apoteker, ahli teknologi lab medik, elektromedik, dan fisikawan medik. Para nakes harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mulai dari transport,

makan, tempat tinggal, kuota internet, dan lain-lain. Terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga. Tanggungjawab yang diemban berkali lipat terutama bagi nakes perempuan. Keluarga para nakes juga terhimpit antara kebutuhan ekonomi,  keinginan untuk bisa berkumpul dan bayangan resiko tertular.

Oleh karena itu. Di tengah sitauasi yang sulit itu, maka hak-hak mereka jangan ditunda-tunda. Ini penting agar mereka merasa bahwa negara hadir member perlindungan lahir batin kepada nakes, sang pahlawan di tengah pandemi.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved