Breaking News:

Urus Layanan Adminduk tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19, Tapi juga Berkemungkinan Jadi Syarat

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan hal ini

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Mursal Ismail
For Serambinews.com
Pengurusan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di masa pandemi Covid-19 selama tidak membutuhkan syarat tambahan, seperti sertifikat vaksinasi Covid-19. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan hal ini  saat memberikan paparannya di acara KEPOin DESA, Youtube @TV DESA, Rabu (28/7/2021). 

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan hal ini  saat memberikan paparannya di acara KEPOin DESA, Youtube @TV DESA.

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS COM, JAKARTA - Pengurusan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di masa pandemi Covid-19 selama tidak membutuhkan syarat tambahan, seperti sertifikat vaksinasi Covid-19.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan hal ini  saat memberikan paparannya di acara KEPOin DESA, Youtube @TV DESA.

Acara ini berlangsung Rabu (28/7/2021).

Hal itu, menurut Zudan, penambahan persyaratan justru dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

“Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK,” ujar Zudan 

Apalagi, saat ini pemerintah tengah menggenjot persentase vaksinasi sebesar 80 persen guna terciptanya kekebalan kelompok atau ‘herd immunity’.

“Jadi, kami justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan Adminduk yang cepat dan mudah.

Apalagi, animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksin, sehingga di berbagai daerah jumlah vaksinatornya pun perlu ditambah untuk  mengimbangi jumlah pemohon vaksinnya,” tambah Zudan.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan Adminduk.

“Aturan tersebut bisa diterapkan, namun nanti bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kita untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin.

Apa pun itu, kita akan melihat perkembangannya,” tutup Zudan. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved