Breaking News:

Tarif Retribusi Pelabuhan Perikanan Dibahas

Tarif retribusi pelabuhan perikanan di daerah dan masalah penanganan lanjutan aset pelabuhan perikanan yang telah dilimpahkan kabupaten/kota

Editor: bakri
SERAMBI/HERIANTO
Rapat pembahasan retribusi pelabuhan perikanan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, yang berlangsung di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Rabu (28/7/2021). 

BANDA ACEH - Tarif retribusi pelabuhan perikanan di daerah dan masalah penanganan lanjutan aset pelabuhan perikanan yang telah dilimpahkan kabupaten/kota kepada Pemerintah Aceh, pada Rabu (28/7/2021) kemarin dibahas di ruang rapat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh di Lampulo, Banda Aceh.

Hadir dalam rapat tersebut, dari DKP Aceh, Biro Ekonomi Setda Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Inspektorat Aceh, lima koordinator pelabuhan perikanan di daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan DKP Kabupaten/Kota.

“Rapat pembahasan perubahan tarif restribusi dan aset pelabuhan perikanan di daerah itu kita lakukan dalam rangka penertiban aset dan perubahan tarif restribusi pelabuhan perikanan dalam rangka pelaksanaan Qanun Nomor 2 tahun 2019 tentang Retribusi Aceh bagi pelabuhan perikanan di daerah,” kata Kepala DKP Aceh, Ir Aliman, kepada Serambi.

Aliman menjelaskan, rapat tadi hanya memfokuskan kepada pembahasan perubahan tarif retribusi pelabuhan perikanan di lima daerah yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Aceh atas pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014.

Kelima pelabuhan itu terdiri dari Pelabuhan Perikanan Pantai (P3) Labuhan Aji, Aceh Selatan, Pelabuhan Pengkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Serangga, Abdya, PPI Ujong Baroh Meulaboh, Aceh Barat, PPI Peudada Bireuen, dan PPI Pusong Kota Lhokseumawe.

“Kelima pelabuhan perikanan itu saat ini sudah menjadi milik Pemerintah Aceh, baik aset maupun pengelolaannya. Namun begitu masih ada sebagian aset dikelola pemerintah kabupaten/kota,” sebut Aliman.

Selain itu, ada sebagian lagi aset yang tidak jelas serah terima dan kepemilikannya, dikarenakan DKP kabupaten/kota selaku pengelola sebelumnya belum menuntaskan dan menjelaskan status aset tersebut.

Kemudian ada masalah lahan yang dimanfaatkan masyarakat karena izinnya tidak jelas. Ada yang menyatakan, izinnya diberikan kepala DKP kabupaten, ada juga yang menyatakan diberikan bupati dan wali kota.

Selanjutnya ada aset yang mau disewakan, tapi tarif sewa dalam qanun retribusi Nomor 2 tahun 2019 terlalu tinggi, sehingga diperlukan penyesuian dengan kondisi kemampuan masyarakat yang akan menyewa aset pelabuhan tersebut.

Aliman melanjutkan, dari hasil rapat, ada tiga tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Pertama, diperlukan laporan rekonsialiasi dan pemungutan PAD yang rill dari masing-masing pelabuhan perikanan di lima daerah tersebut.

Kedua, pembuatan laporan keseuaian tarif pemanfaatan aset dan fasilitas antara qanun Nomor 2 Tahun 2019 dengan qanun atau peraturan bupati dan wali kota menurut jenis objek retribusi yang tersedia di masing-masing pelabuhan.

Ketiga, menyampiakan telaah kepada GubernurAceh, terkait boleh tidaknya pemberlakukan tarif yang mendahului penetapan perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh, yang dilaksanakan oleh Biro Ekonomi Serta Aceh.(her) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved