Breaking News:

Dana Covid Rp 85,5 M Belum Direalisasikan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie belum merealisasikan dana penanganan Covid-19 sekitar Rp 85,5 miliar

Editor: hasyim
SERAMBINEWS/IDRIS ISMAIL
Bupati Pidie Jaya, H Aiyub Bin Abbas (tiga depan kanan) bersama Wakil Bupati, H Said Mulyadu SE MSi (tengah depan) memimpin rapat koordinasi bersama SKPK terkait pengusulan dana penanganan Covid-19 di ruang kerja bupati setempat, Selasa (4/8/2020). 

SIGLI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie belum merealisasikan dana penanganan Covid-19 sekitar Rp 85,5 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAU) tahun 2021. Padahal, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) meminta kabupaten/kota untuk mengalokasikan delapan persen DAU untuk penanganan Covid-19.

Ketua Fraksi Demokrat DPRK Pidie, Rahmat Anshar SE, kepada Serambi, Minggu (1/8/2021) menyebutkan, dana Covi sebesar Rp 85,5 miliar lebih itu diambil 8 persen dari total DAU yang dijatahkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemkab Pidie tahun 2021 sekitar Rp 825 miliar. Dana ovid-19 itu antara lain untuk membayar honorarium tenaga kesehatan (nakes) dan untuk pemulihankegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Kita mendesak Pemkab untuk segera mengeksekusi dana pemanganan Covid-19, terutama untuk pemulihan ekonomi dan honorarium nakes. Kita tetap konsisten mengawal dana itu. Tahun 2020 dana penanganan Covid-19 sebesar 20 miliar rupiah," sebut Rahmat disela-sela silaturrahmi DPC Partai Demokrat Pidie dan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kabupaten itu di Kantor Demokrat setempat, Minggu (1/8/2021).

Di tengah penyebaran Covid-19, menurut Rahmat, ada aturan yang tidak tepat dalam perberlakuan jam malam dan proses belajar mengajar. Sehingga, perlu ada regulasi dari daerah untuk menetapkan kedua hal tersebut. Regulasi dari daerah bertujuan agar pelaku usaha tidak mengeluh dan proses belajar mengajar bisa dilakukan secara tatap muka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan (protkes). "Alhamdulillah, Pidie sudah masuk zona hijau dari zona oranye, seiring menurunnya kasus Covid-19. Tentunya, menjaga zona hijau harus ada kepedulian bersama," jelasnya.

Penjelasan hampir sama juga disampaikan Ketua dan Sekretaris Partai Demokrat Pidie, Muhammad Ali dan Teuku Syawal. Menurut Ali, pemerintah dalam menerapkan protkes untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus Corona tentu harus memperhatikan usaha warung kopi dan kafe. “Seperti penutupan warung dan kafe lebih awal harus ditinjau ulang. Sebab, kebijakan itu akan memperburuk ekonom masyarakat,” tegasnya. 

Teuku Syawal menambahkan, belajar daring tak efekstif dilaksanakan. Sebab, dengan belajar daring, anak didik justru akan lebih leluasa bermain game di ponsel maupun laptop masing-masing. Ketua PKS, Saifil Anwar, juga mengungkapkan, proses belajar mengajar secara daring tidak efektif karena bukan meningkatkan belajar anak-anak. Tapi, membuat mereka lebih hanya bermain. 

Akan Cek di Bagian Anggaran

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pidie, Teuku Hendra Hidayat SSTP M Ec Dev, kepada Serambi, Minggu (1/8/2021), mengatakan, terkait dana penangaman Covid-19 bersumber dari DAU 2021 sekitar Rp 85,5 miliar yang belum direalisasikan, dirinya akan mengecek ke Bagian Anggaran BPKKD Pidie. Menurutnya, penganggaran dama penanganan Covid-19 mengacu kepada PMK. " Besok (hari ini-red), saya akan cek ke Bidang Anggaran BPKKD Pidie," tulis Teuku Hendra melalui WhatsApp (WA), kemarin. (naz)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved