Breaking News:

DPRA Lamban Bahas Raqan

Pembahasan 12 judul rancangan qanun (raqan) prioritas tahun 2021 terlihat lamban. Hingga 1 Agustus 2021

Editor: hasyim
SERAMBI/MASRIZAL
Ketua Banleg, Azhar Abdurrahman didampingi anggota Banleg menyerahkan 16 usulan raqan prolega 2021 kepada Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin di ruang kerjanya, Jumat (18/12/2020). 

* Hingga Agustus, Belum Ada Raqan Disahkan

BANDA ACEH - Pembahasan 12 judul rancangan qanun (raqan) prioritas tahun 2021 terlihat lamban. Hingga 1 Agustus 2021, belum ada satupun raqan yang sudah diparipurna atau disahkan menjadi qanun.

Potret keterlambatan ini seperti sudah menjadi tradisi saban tahun bagi anggota DPRA. Padahal, pembahasan raqan merupakan salah satu fungsi dewan dalam melahirkan produk hukum yaitu fungsi legislasi.    

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Azhar Abdurrahman saat dihubungi Serambi, Minggu (1/8/2021), mengaku saat ini ada raqan sedang dibahas dan ada juga yang masih dalam penyusunan draf dan naskah akademik.

Saat disebutkan bahwa banyak pihak menyebut lamban pembahasannya, Azhar tak membantah. Dia tetap yakin pembahasan dan pengesahan raqan bisa mencapai target. "Bisa, karena bisa kami bahas di suatu tempat dengan (waktu) 3 hari 3 malam dapat dirampungkan," ujar politikus Partai Aceh ini.

Wakil Ketua Banleg DPRA, Bardan Sahidi juga mengaku bahwa pembahasan raqan sedang berjalan di setiap komisi dan panitia khusus (pansus) yang menjadi pembahas. Bahkan pembahasannya ada yang sudah sampai 80-90 %.

Diantaranya, Raqan Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau sering disebut Raqan Pilkada (revisi) yang sedang menunggu hasil fasilitasi Kemendagri.

Sedangkan Raqan Aceh tentang Pertanahan dalam pembahasan di Komisi I DPRA yang progressnya sudah 85-90%. Raqan Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (revisi) progressnya sudah 70-80 %. Raqan Aceh tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Rakyat Aceh progresnya baru mencapai 50-60 %.

Lalu, Raqan Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh dan Raqan Aceh tentang Pertambangan Minyak dan Gas Alam Rakyat Aceh baru diterima naskah akademik dan draf qanun. Sementara Raqan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan sedang penetapan SK Tim Pembahas dari unsur Pemerintah Aceh.

Sisanya, Raqan Aceh tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe, Raqan Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, Raqan Aceh tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Aceh, Raqan Aceh Tentang Bahasa Aceh, dan Raqan Aceh Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, hingga kini belum ada jadwal pembahasan. 

Selain itu, Banleg, kata Bardan, juga membahas tiga raqan yang diusul dalam kumulatif terbuka yaitu Raqan Aceh Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Raqan Aceh tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan Raqan Aceh tentang Perlindungan Guru.

Manfaatkan Sisa Waktu

Jika melihat sisa waktu yang ada, pembahasan raqan dikhawatirkan akan terburu-buru. Kondisi ini akan berpengaruh pada hasil qanun yang dihasilkan. Karena itu, anggota DPRA Bardan meminta para pembahas untuk memanfaatkan waktu sisa waktu untuk melakukan pembahasan dengan mitra.

"Kecuali satu hal yang harus dilakukan terbatas atau virtual adalah konsultasi dan fasilitasi ke pemerintah atasan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait di Jakarta, selama PPKM (darurat)," ujar Bardan.

Pembahasan raqan secara luring dan daring menjadi tantangan tersendiri selama pandemi dan berdampak pada kualitas qanun yang sedang dibahas. Kendati demikian, ia tetap meminta masukan dari publik yang disampaikan langsung melalui email: dpra@gmail.com.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved