Breaking News:

Rapat Pertanggungjawaban APBA 2020 Kembali Ditunda

Rapat pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban APBA 2020 kembali ditunda

Editor: hasyim
HUMAS DPRA
Pimpinan dan anggota Banggar DPRA mengikuti rapat bersama TAPA di ruang serba guna DPRA, Senin (26/7/2021). 

BANDA ACEH - Rapat pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban APBA 2020 kembali ditunda setelah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang juga Sekda Aceh, Taqwallah tidak hadir, Senin (2/8/2021). Penundaan ini yang ketiga kalinya terjadi sepanjang rapat raqan tersebut.

Sedianya rapat yang digelar pagi ini dilaksanakan bersama Biro Umum Setda Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Kemudian pada sorenya dilanjutkan dengan Bappeda, BPKA, dan Inspektorat Aceh.

Rapat pagi dipimpin Wakil Ketua II DPRA Hendra Budian. Sedangkan pada sorenya dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dan Hendra Budian. Pada rapat pagi, anggota banggar dari Fraksi PPP, Murhaban Makam yang meminta agar menunda rapat karena Sekda tidak hadir.

"Saya belum menerima bila rapat ini dilanjutkan, bila kita lanjutkan maka kita direndahkan, karena rapat sebelumnya juga kita tunda sebab Sekda tidak hadir. Kita sudah sepakat rapat ini harus ada Sekda sebagai pimpinan TAPA," kata Murhaban.

Hal senada juga disampaikan anggota banggar lainnya, Azhar Abdurrahman. "Karena dari awal dulu kita sudah sepakat Sekda Aceh sebagai TAPA inti bisa hadir membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA tahun 2020," ujar Azhar.

Menanggapi permintaan itu, pimpinan rapat Hendra Budian menskor jalannya rapat selama 10 menit untuk membicarakan secara internal dengan tim Banggar tentang kelanjutan rapat tersebut. Hendra menyebut Banggar DPRA sangat serius dan intens membahas Raqan Pertanggungjawaban APBA 2020.

Dari hasil rapat internal, disepakati Banggar untuk menunda kembali rapat dengan Biro Umum dan Dinas Perhubungan Aceh. Penundaan ini bukan kali pertama bari kedua lembaga tersebut.

Dengan Dinas Perhubungan sudah dua kali dibatalkan karena tidak hadirnya Sekda, sedangkan rapat dengan Biro Umum sudah mengalami penundaan tiga kali. Padahal pada kedua lembaga ini paling banyak masalah dalam pengelolaan anggaran tahun 2020.

Kemudian, rapat hanya dilanjutkan dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan, karena dinas tersebut tidak termasuk dalam kesepakatan harus dihadiri oleh Sekda Aceh. "Biro Umum itu pengguna anggarannya adalah Pak Sekda, tapi justru tidak datang," kata Hendra.

Hendra kemudian meminta kepada Sekda Aceh Taqwallah agar konsisten hadir pada rapat yang telah dijadwalkan. Untuk diketahui, Banggar DPRA sudah membahas Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020 sejak akhir Juni lalu.(mas)  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved